Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 berada pada kisaran 5,5 persen-5,9 persen, dengan mempertimbangkan adanya perbaikan kinerja ekonomi global maupun domestik.

"Dalam pagu indikatif, asumsi pertumbuhan ekonomi 2017 pada kisaran 5,5 persen-5,9 persen," kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam menyampaikan perkembangan ekonomi dan arah kebijakan fiskal 2017 pada acara Musrenbangnas di Jakarta, Rabu.

Mardiasmo mengatakan angka proyeksi tersebut sejalan dengan antisipasi pemerintah dalam menghadapi tantangan fiskal dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta semakin berkeadilan.

Asumsi ekonomi makro lainnya untuk dasar penyusunan APBN 2017 adalah inflasi 4,0 plus minus 1 persen, nilai tukar rupiah Rp13.700 per dolar AS-Rp14.200 per dolar AS dan suku bunga SPN 3 bulanan 5,5 persen-6,5 persen.

Selain itu, asumsi ekonomi makro untuk harga ICP minyak 35 dolar AS-45 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 740 ribu-750 ribu barel per hari dan lifting gas 1.050 ribu-1.150 ribu barel setara minyak per hari.

Terkait kebijakan bidang perpajakan dalam pagu indikatif 2017, Mardiasmo menjelaskan pemerintah masih akan melakukan optimalisasi penerapan kebijakan pajak sebelumnya termasuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong ekstensifikasi maupun intensifikasi.

"Tax ratio yang diproyeksikan pada kisaran 11 persen-12 persen akan diarahkan untuk lebih optimal. Untuk itu pemerintah akan memperluas basis pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penegakan hukum," ujarnya.

Sementara, arah kebijakan pemerintah untuk belanja negara 2017 akan melanjutkan reformasi dalam subsidi energi agar lebih tepat sasaran dan adanya realokasi ke anggaran yang lebih produktif melalui peningkatan pagu untuk belanja infrastruktur.

Pemerintah juga mengupayakan defisit anggaran pada 2017 bisa dikendalikan pada kisaran 2,3 persen-2,6 persen terhadap PDB, yang didukung oleh ekspansi kebijakan fiskal yang bisa memberikan stimulus bagi perekonomian.

Mardiasmo menegaskan kebijakan dan postur pagu indikatif ini akan disusun sesuai dengan arahan Presiden, antara lain fokus pada program prioritas, memperbesar belanja modal dan melakukan efisiensi pada belanja barang.

"Kementerian Lembaga juga harus memberikan perhatian pada Papua, NTT, kawasan perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terutama dalam hal pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan lainnya," katanya.