Ahok tanggapi politisasi reklamasi
19 April 2016 17:44 WIB
ilustrasi Reklamasi Teluk Jakarta Aktivitas proyek reklamasi di teluk Jakarta, Kamis (14/4/2016). Dalam rapat kerja yang berlangsung Rabu (13/4/2016), Komisi IV DPR dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sepakat agar proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan. (ANTARA FOTO/Agus Suparto) ()
Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak tahu apakah reklamasi Teluk Jakarta dipolitisasi karena dirinya akan kembali mencalonkan diri sebagai gubernur pada Pilkada 2017.
“Saya nggak tahu, politisasi jelang Pilgub atau ada hubungan dengan DPRD,” kata Basuki di Balai Kota, Selasa (19/4).
“Untuk menekan pengusaha, supaya pengusaha tertekan,” kata dia.
Ia tidak memahami mengapa protes tentang reklamasi Teluk Jakarta baru mencuat belakangan ini padahal proyek tersebut sudah dilakukan sejak zaman Gubernur Fauzi Bowo.
Ahok mengaku ketika dia dan Presiden Joko Widodo, yang kala itu sebagai Gubernur, masuk ke pemerintahan Jakarta, Pulau C dan D sudah selesai.
Pada saat yang bersamaan, salah satu anggota DPRD DKI Jakarta tertangkap karena diduga menerima suap terkait reklamasi tersebut.
“Saya juga bingung,” kata dia.
“Saya nggak tahu, politisasi jelang Pilgub atau ada hubungan dengan DPRD,” kata Basuki di Balai Kota, Selasa (19/4).
“Untuk menekan pengusaha, supaya pengusaha tertekan,” kata dia.
Ia tidak memahami mengapa protes tentang reklamasi Teluk Jakarta baru mencuat belakangan ini padahal proyek tersebut sudah dilakukan sejak zaman Gubernur Fauzi Bowo.
Ahok mengaku ketika dia dan Presiden Joko Widodo, yang kala itu sebagai Gubernur, masuk ke pemerintahan Jakarta, Pulau C dan D sudah selesai.
Pada saat yang bersamaan, salah satu anggota DPRD DKI Jakarta tertangkap karena diduga menerima suap terkait reklamasi tersebut.
“Saya juga bingung,” kata dia.
Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
Tags: