Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa pemerintah mengajukan utang baru sebesar Rp21 triliun untuk menutup defisit dalam RAPBNP 2016 yang melebar.

"Kemungkinan defisit melebar dari 2,15 persen menjadi 2,5 persen dari PDB karena ada tamabahan belanja 40 triliun," kata Menkeu Bambang Brodjonegoro dalam konferensi pers bersama Seskab Pramono Anung di Gedung Utama Kementerian Setneg di Jakarta, Kamis.

Menkeu menyebutkan untuk menutup tambahan Rp40 triliun itu, yang Rp19 triliun akan ditutup dari kelebihan kas tahun lalu. "Kemudian utang baru Rp21 tirliun," kata Menkeu.

Meskipun sudah memangkas belanja negara namun defisit dalam RAPBNP 2016 tetap bertambah.

Menkeu menyebutkan di sisi belanja negara, belanja kementerian dan lembaga turun dari Rp784 triliun menjadi Rp738 triliun atau turun sekitar Rp45,5 triliun, sedangkan belanja nonkementerian dan lembaga naik Rp9,6 triliun.

Menkeu juga menyebutkan adanya tambahan belanja untuk kebutuhan mendesak sebesar Rp5,2 triliun.

Selain itu tambahan belanja terutama di Kementerian PUPR untuk persiapan penyelenggaraan Asian Games.

"Kemudian untuk penanganan dan pengulangan terorisme di Kemenhan, dan rehabilitasi lapas sekitar Rp1,6 triliun," katanya.

Selain itu juga ada tambahan dana untuk Otsus Ppaua dan tambahan dana infrastruktur Papua.

Dalam kesempatan itu Menkeu juga menyebutkan bahwa pengadaan tanah dalam rangka pembangunan proyek infrastruktur, akan dilakukan secara terpusat oleh Lembaga Manajemen Aset Negara di bawah Kemenkeu.

"Lembaga itu akan memakai Rp16 triliun tahun ini untuk percepatan penyelesaian jalan tol Transjawa," katanya.

Pemerintah juga menyiapkan dana untuk BPJS agar keuangannya berkesinambungan sebesar Rp6 triliun.