Ungaran (ANTARA News) - Menteri Pemuda dan olahraga Imam Nahrawi mengaku pasrah dan siap menerima jika terkena "reshuffle" atau perombakan kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

"Saya hanyalah pembantu yang melaksanakan visi dan misi Presiden. Segala keputusan Beliau, pasti saya terima," katanya, usai menghadiri Sarasehan Nasional Nahdlatul Ulama (NU) di Ungaran, Kabupaten Semarang, Rabu.

Sebelum menghadiri Sarasehan Nasional NU, Menpora menyempatkan berkunjung ke Pondok Pesantren Al Ittihad, Desa Popongan, Kabupaten Semarang, bersama Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj.

Menurut Imam, "reshuffle" kabinet merupakan hak prerogatif Presiden sehingga apa pun yang diputuskan Presiden akan diterimanya dengan ikhlas dan lapang dana.

Sebagai seorang santri, pria kelahiran Bangkalan, Madura, 8 Juli 1973 itu meyakini pepatah Jawa yang berbunyi, "Nek iyo mosok ora, nek ora mosok iyo. (Kalau iya masa tidak, dan kalau tidak masa iya)".

Mengenai adanya anggapan peran partai politik lain di balik isu perombakan kabinet yang belakangan mengemuka, ia mengaku sebagai sebuah kewajaran yang menjadi bagian dinamika politik di Indonesia.

Meski isu "reshuffle" kabinet terus berhembus, Imam yakin menteri-menteri dari partainya, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap aman dan amanah.

Kabar "reshuffle" kabinet belakangan berhembus, apalagi ketika Presiden Jokowi membatalkan rencana kunjungan kerja ke Jawa Timur yang seharusnya dilakukan Kamis (31/3) secara mendadak.

Pada Senin (28/3), sejumlah tokoh, seperti Arifin Panigoro dan M. Luthfi sempat mendatangi Istana dan melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi yang berlangsung selama sekitar 1,5 jam.

Namun, keduanya, baik Arifin maupun Luthfi enggan menjabarkan secara detail materi pembicaraannya dengan Presiden.

Pengusaha dan pemilik klub sepak bola Inter Milan Erick Thohir juga menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Jokowi, Kamis (31/3).

Meski demikian, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi menyampaikan pertemuan Presiden Jokowi dengan Erick Thohir tidak ada kaitannya dengan rencana perombakan kabinet.

(U.KR-ZLS/B015)