Jakarta (ANTARA News) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Muktamar VIII pada tanggal 8-11 April 2016 sebagai upaya islah dari dua kubu yang sedang bersengketa yaitu Djan Faridz dan Romahurmuziy atau Romi.

Menurut Ketua OC Muktamar VIII Ermalena dalam konferensi pers di Asrama Haji Jakarta, Rabu sore, muktamar tersebut telah disepakati dan resmi ditandatangani oleh kedua pihak yang menjadi asal mula sengketa, yaitu Surya Dharma Ali dan Romi.

"Saat pembukaan nanti pada tanggal 8, Pak Presiden juga akan turut hadir untuk membuka muktamar islah ini. Total peserta yang akan hadir adalah 1.641, terdiri dari utusan dan peninjau," ujar Ermalena.

Ermalena menjelaskan, hingga "H-2" penyelenggaraan, persiapan telah mencapai 90 persen. Sedangkan 10 persen sisanya akan diselesaikan malam ini.

"Karena sebagian besar peserta akan hadir besok siang. Hingga sekarang 954 utusan sudah konfirmasi kehadirannya, kami tinggal menunggu konfirmasi dari Papua Barat dan Yogyakarta," tutur Ermalena.

Ermalena merasa optimistis muktamar tersebut akan membawa hasil yang positif bagi PPP dan menjadi pertemuan yang bisa menyatukan serta memperkuat partai berlambang kabah tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kesediaannya untuk menghadiri Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) jika pertemuan tersebut mengagendakan islah antara dua kubu bersengketa.

"Rencananya Presiden akan hadir kalau maksud Muktamar itu adalah islah dua kubu," kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (1/4).

Johan menegaskan Presiden pada intinya tidak ingin terjadi kegaduhan atau keributan terus-menerus tanpa ujung antara dua kubu yang berkonflik di PPP yakni Kubu Romahurmuzy dan Kubu Djan Faridz.