Ahok pikirkan kemungkinan kendaraan ganjil-genap
5 April 2016 12:23 WIB
Seorang tukang plat nomor polisi (nopol) merapikan deretan plat nomor registrasi kendaraan bermotor, di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Senin (17/12). Sistem plat nomor ganjil-genap dipertimbangkan untuk mengurangi kemacetan di sebagian jalan-jalan utama DKI Jakarta. (FOTO ANTARA/Andika Wahyu)
Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama, masih memikirkan kemungkinan memberlakukan sistem plat nomor kendaraan ganjil-genap untuk mengatasi kemacetan di Jakarta.
“Tergantung evaluasi dua minggu ini,” kata Ahok, panggilan Basuki, di Balai Kota, Selasa (5/4).
Selama tujuh hari, pemerintah Provinsi DKI mengujicoba penghapusan 3 in 1 dan akan mengevaluasinya selama sekitar satu minggu ke depan.
Hasilnya, bila kemacetan kurang lebih sama seperti hari ini, sistem ganjil-genap tidak diberlakukan.
“Kalau tambah parah harus terapkan ganjil-genap,” kata dia. Sistem ganjil-genap ini, bila jadi, akan diberlakukan sambil menunggu electronic road pricing (ERP) siap.
Ahok menilai kemacetan yang terjadi di hari pertama uji coba penghapusan 3 in 1 terjadi di daerah perkantoran.
Pada sisi lain, sistem transportasi massal yang mumpuni, andal,
Selain memberlakukan kebijakan ganjil-genap, Pemprov juga merencanakan pengadaan bus.
Melalui ERP, pemerintah akan mendapatkan dana yang digunakan untuk subsidi silang. “Bisa-bisa naik bus nggak bayar kalau ada subsidi,” kata dia.
“Tergantung evaluasi dua minggu ini,” kata Ahok, panggilan Basuki, di Balai Kota, Selasa (5/4).
Selama tujuh hari, pemerintah Provinsi DKI mengujicoba penghapusan 3 in 1 dan akan mengevaluasinya selama sekitar satu minggu ke depan.
Hasilnya, bila kemacetan kurang lebih sama seperti hari ini, sistem ganjil-genap tidak diberlakukan.
“Kalau tambah parah harus terapkan ganjil-genap,” kata dia. Sistem ganjil-genap ini, bila jadi, akan diberlakukan sambil menunggu electronic road pricing (ERP) siap.
Ahok menilai kemacetan yang terjadi di hari pertama uji coba penghapusan 3 in 1 terjadi di daerah perkantoran.
Pada sisi lain, sistem transportasi massal yang mumpuni, andal,
Selain memberlakukan kebijakan ganjil-genap, Pemprov juga merencanakan pengadaan bus.
Melalui ERP, pemerintah akan mendapatkan dana yang digunakan untuk subsidi silang. “Bisa-bisa naik bus nggak bayar kalau ada subsidi,” kata dia.
Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2016
Tags: