"Semua negara mengklaim Pemilu-nya demokratis, padahal belum tentu yang dihasilkan adalah (pemilihan) yang demokratis," ujar Nasrullah, dalam diskusi politik, di Universitas Negeri Jakarta, Jum'at.
Dia menjelaskan, kenyataan yang menyimpang itu terjadi akibat ada kesalahan paradigma dalam memandang arti pemilihan kepala daerah atau negara.
Menurut dia, apabila para peserta Pemilu berpandangan Pemilu untuk rakyat maka hal itu akan berdampak panjang terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
"Itu akan dinilai untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat," tukas Nasrullah.
Akan tetapi yang terjadi saat ini justru terbalik, yakni "rakyat untuk Pemilu", sehingga memunculkan kesan seolah-olah rakyat dilibatkan pada proses pemilu padahal sebenarnya tidak.
Apabila pandangan seperti ini dibiarkan, ujar Nasrullah melanjutkan, maka yang terjadi adalah stagnasi demokrasi dan penurunan cita-cita dan tujuan masyarakat dalam bernegara.
"Rakyat hanya akan dimanfaatkan pada gelaran Pemilu, beda ceritanya jika yang dipakai Pemilu untuk rakyat, pasti hasilnya positif," tuturnya menegaskan.
Banyak masyarakat atau rakyat kecil yang merasa terzalimi dengan kebijakan pejabat pemerintahan serta hak yang tidak diterima dengan layak merupakan dampak dari kondisi itu.