Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mendapatkan laporan terkait beredarnya surat Sekretaris Kementerian PANRB yang ditujukan kepada Sekretaris Kementerian Luar Negeri terkait permohonan fasilitasi bagi kolega Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, mengatakan Presiden sudah mendapatkan laporan mengenai adanya surat itu.

"Tentu Presiden sudah dapat laporan mengenai adanya surat Sekjen itu. Itu sudah sampai ke Presiden," katanya.

Sebelumnya, beredar surat yang ditandatangai Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang ditujukan kepada Sekretaris Kementerian Luar Negeri ber Nomor : B/1337/S.MENPANRB/03/2016, tanggal 22 Maret 2016 tentang Permohonan Fasiltasi.

Terkait hal itu Johan mengatakan hal itu tentu bukan sesuatu yang baik atau elok namun harus dijelaskan terlebih dahulu apakah benar itu perintah dari Menteri PANRB atau bukan.

"Tentu itu tidak elok. Tapi itu harus dijelaskan dulu, apakah itu perintah dari Menteri PANRB," katanya.

Ia menambahkan, kalau itu perintah Menteri PANRB, maka hal itu sangat bertabrakan dengan apa yang selama ini dijalankan oleh Presiden terkait reformasi birokrasi.

"Tapi ini kan belum tentu perintah dari Menteri PANRB kan, bisa juga stafnya yang dia tidak tahu. Ini yang Presiden perlu dapat penjelasan yang secara benarnya seperti apa," katanya.

Menurut dia, jika benar seperti itu maka tindakan tersebut tidak etis dan tidak elok karena bertabrakan dengan semangat reformasi birokrasi sendiri.

Ia menegaskan, belum tentu hal itu benar namun semangat untuk mereformasi birokrasi yang selalu digaungkan Presiden tidak boleh ditabrak.

"Saya belum memperoleh apakah akan dipanggil atau Pak Yuddy memberikan penjelasan. Tapi yang pasti Presiden sudah memperoleh informasi itu," katanya.