Jakarta (ANTARA News) - Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arrmanatha Nasir mengharapkan konsulat di Ramallah, Palestina yang dibuka awal 2016, dapat meningkatkan hubungan ekonomi Indonesia dan Palestina.

"Salah satu fungsi konsulat Ramallah adalah untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan sosial budaya," katanya saat jumpa pers di Kantor Kemlu, Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan konsul kehormatan Indonesia di konsulat Ramallah adalah seorang pengusaha wanita yang cukup dikenal di wilayah itu maka pihaknya berharap paling tidak hubungan dagang kedua negara akan meningkat.

Selain itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi juga telah menginformasikan konsul kehormatan saat bertemu di Ramallah terkait adanya "Trade Expo" pada Oktober 2016, yang biasanya diadakan setiap tahun.

Menlu Retno berpesan agar dapat memastikan ada pengusaha Palestina datang ke Indonesia bahkan semakin banyak yang datang untuk meningkatkan hubungan perdagangan kedua negara.

Selain itu, hubungan di bidang pariwisata dan pendidikan diplomatik antar kedua negara semakin meningkat.

Selain itu, tujuannya dibukanya konsulat di Ramallah adalah untuk meningkatkan dan memastikan keberadaaan Indonesia di Ramallah, Palestina.

"Konsul kehormatan kita merupakan satu-satunya konsul kehormatan asing di Ramallah," tuturnya.

Konsul Kehormatan pertama Indonesia di Palestina, Maha Abu-Shusheh, yang berkedudukan di Ramallah.

Juru bicara Kemlu Arrmanatha Nasir juga mengatakan konsulat itu berfungsi untuk memberikan perlindungan dan bantuan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang membutuhkan.

"Karena kunjungan WNI ke kawasan Palestina cukup banyak sehingga apabila mereka membutuhkan bantuan seperti contoh pasport hilang atau ada masalah, maka harus ada orang yang mereka bisa hubungi di Palestina," ujarnya.

Sebelumnya, Indonesia secara resmi membuka konsulat kehormatan di Ramallah pada awal 2016 dan akan dipimpin oleh seorang perempuan Palestina.

"Konsul kehormatan kita itu memang warga Palestina, dia akan berkedudukan di Ramallah," ujar Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Hasan Kleib di Jakarta.