Yogyakarta (ANTARA News) - Pemerintah Kota Yogyakarta belum menetapkan tanggap darurat untuk penanganan banjir di kawasan bantaran Sungai Code dan Winongo yang terjadi akhir pekan lalu.

"Kajian masih dilakukan untuk menetapkan apakah perlu ditetapkan status tanggap darurat untuk penanganan banjir atau tidak," kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti di Yogyakarta, Rabu.

Luapan air Sungai Code dan Winongo yang terjadi akhir pekan lalu mengakibatkan kerusakan beberapa infrastruktur seperti talud di tujuh titik, dan satu jembatan di Sungai Winongo rusak.

Total dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur mencapai sekitar Rp2,4 miliar.

Meskipun belum ditetapkan dalam status tanggap darurat, namun warga di kawasan bantaran Sungai Code dan Winongo yang berpotensi terdampak luapan air sungai saat hujan lebat tidak perlu khawatir karena pemerintah pasti akan melakukan penanganan.

"Dalam beberapa hari terakhir, kondisi cuaca juga cukup baik, tidak ada hujan lebat. Ini juga menjadi pencermatan kami," katanya yang mengapresiasi masyarakat di kawasan terdampak yang terus bergotong royong membersihkan lingkungan.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta Agus Winarto mengatakan, penanganan kerusakan infrastruktur akibat luapan air sungai akan ditangani oleh Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta.

"Dari hasil kajian, tidak perlu ditetapkan status tanggap darurat sehingga dana tak terduga tidak bisa digunakan," katanya.

Hingga saat ini, masih ada tujuh orang yang belum bisa kembali ke rumah karena rumahnya hanyut disapu air saat banjir.