Jakarta (ANTARA News) - Dana Moneter Internasional merasa skeptis atas efektivitas pengampunan sanksi pajak (tax amnesty) yang diyakini Pemerintah Indonesia dapat meningkatkan pendapatan negara secara signifikan pada 2016.

Kepala Misi Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) Luis E Breuer dalam telekonferensi pers di Jakarta, Selasa, mengatakan penerapan tax amnesty di beberapa negara terbukti kurang berhasil mengakselerasi penerimaan negara.

Menurutnya, Pemerintah Indonesia perlu melihat lebih detail dan jeli dalam merancang strategi untuk meningkatkan pendapatan negara.

Salah satu tantangan besarnya, lanjut dia, adalah bagaimana mengubah strategi pendapatan negara yang sebelumnya terlalu mengandalkan penerimaan dari sektor migas dan komoditas.

"Kami tidak begitu yakin. Kami sedikit skeptis dengan penerapan tax amnesty dimana pun, tapi kami harap kami keliru di Indonesia," katanya.

Ia mengatakan rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia relatif rendah jika dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara.

Kondisi ekonomi global saat ini, dengan penurunan harga minyak dan komoditas masih berlanjut, semakin mempersulit Pemerintah Indonesia untuk meningkatakan pendapatan negara.

Dalam kesimpulan konsultasi ekonomi dan keuangan untuk Indonesia, Dewan Eksekutif IMF menilai kinerja pendapatan negara cukup rendah dalam beberapa tahun terakhir.

IMF mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki kebijakan pajak maupun administrasi perpajakan, agar dapat membiayai kebutuhan infrastruktur dan program prioritas lainnya seperti belanja transfer ke daerah.

Namun, secara umum, IMF menilai prospek ekonomi Indonesia dalam jangka menengah masih baik, terutama karena dukungan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat.

IMF juga menilai kinerja ekonomi makro Indonesia pada 2015 sangat positif.

Pada 2016, lembaga yang bermarkas di Washington, Amerika Serikat tersebut memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada sekitar 5 persen, setelah pada 2015 mencapai 4,79 persen.

"Namun, tetap ada tantangan, pelemahan harga-harga komoditas serta perlambatan permintaan dari negara-negara mitra dagang memberikan berbagai tantangan terhadap pertumbuhan," ujarnya.

Sedangkan dari aspek perbaikan fundamental ekonomi Indonesia, IMF memuji capaian inflasi 2015 sebesar 3,3 persen, bahkan lebih rendah dari proyeksi pemerintah dan Bank Indonesia, serta keberhasilan menurunkan defisit transaksi berjalan menjadi 2 persen dari PDB, semula sekitar 3 persen dari PDB pada 2014.