Jakarta (ANTARA News) - Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam yang berlangsung di Jakarta selama dua hari menghasilkan sejumlah kesepakatan dan juga seruan serta rencana tindakan untuk mendukung terwujudnya negara Palestina yang berdaulat.

Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah langkah konkret yang dicapai dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tentang Palestina dan Al-Quds Al Sharif.

"Melalui KTT ini, sejarah akan mencatat bahwa para pemimpin dunia Islam telah mengirimkan pesan kuat kepada seluruh pihak yang terlibat dalam konflik di Palestina," kata Presiden Jokowi dalam pidato penutupan KTT OKI ke-5 di Balai Sidang Jakarta, Senin.

Untuk itu, Presiden Jokowi mengatakan ada urgensi bagi OKI untuk meningkatkan dukungan terhadap Palestina melalui sejumlah langkah konkret, yakni pertama penguatan dukungan politis untuk hidupkan kembali proses perdamaian. Dia menekankan perlunya peninjauan kembali Kuartet dengan kemungkinan penambahan anggotanya.

"Indonesia siap untuk berpartisipasi dan mendukung mekanisme ini," tuturnya.

Kedua, penguatan tekanan kepada Israel termasuk boikot terhadap produk Israel yang dihasilkan di wilayah pendudukan.

Ketiga, peningkatan tekanan pada DK PBB untuk memberikan perlindungan internasional bagi Palestina dan penetapan batas waktu pengakhiran pendudukan Israel.

Keempat, penolakan tegas atas pembatasan akses beribadah ke Masjid Al-Aqsa serta tindakan Israel mengubah status-quo dan demografi Al-Quds Al-Sharif.

Kelima, pemenuhan kebutuhan kemanusiaan yang mendesak.

Selain itu, KTT OKI juga mengadopsi dua dokumen penting, yakni pertama, Resolusi yang menegaskan kembali posisi prinsip dan komitmen OKI terhadap Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.

"Resolusi ini diharapkan sejalan dengan kehendak rakyat Palestina," katanya.

Dokumen kedua adalah Jakarta Declaration sebagai inisiatif Indonesia, yang memuat rencana aksi konkrit para pemimpin OKI untuk penyelesaian isu Palestina dan Al-Quds Al-Sharif.

"Saya merasa gembira dan menyambut baik bahwa KTT ini berhasil mengesahkan dua dokumen yang sangat penting," katanya.

Dia mengatakan Indonesia siap bekerja sama untuk mendukung pelaksanaan Deklarasi itu.

"Selama dua hari terakhir, saya sungguh merasakan dukungan penuh dan solidaritas dunia Islam terhadap Palestina. Saya merasa gembira para pemimpin dunia Islam sepakat merapatkan barisan dan memperkuat persatuan untuk menggelorakan kembali dukungan terhadap rakyat Palestina," katanya.


Boikot Produk Israel

Salah satu hasil KTT-LB tersebut yang menarik adalah kesepakatan untuk memboikot produk-produk Israel.

Pada bagian pertama dari Deklarasi Jakarta, OKI sepakat untuk mendukung usaha Arab Saudi dan Jordania untuk mempertahankan dan menjaga situs suci Masjid Al Aqsha.

Deklarasi Jakarta juga mengutuk dan menekan Israel untuk menghentikan pendudukan atau okupasi terhadap Yerusalem dan Palestina, serta pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Langkah-langkah tersebut disebutkan dalam butir pembentukan "Al Quds and Al Aqsha Funds" (dana Al Quds dan Al Aqsha) untuk membantu rehabilitasi Yerusalem berdasarkan kebutuhan rakyat Palestina.

Dana tersebut akan dihimpun dari sumbangan anggota negara-negara OKI, masyarakat umum dan sektor swasta, sekaligus memanggil semua warga Muslim untuk berpartisipasi dalam program tersebut.

Langkah konkret dalam Deklarasi Jakarta juga menyebut aksi boikot semua negara anggota OKI dan masyarakat internasional terhadap produk yang dihasilkan di Israel dan atau oleh Israel.

Poin-poin terakhir berisikan langkah OKI untuk mencapai solusi dua negara dengan mempromosikan dialog lintasagama, mengangkat isu Palestina pada radar internasional dan mendukung rekonsiliasi Palestina.

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Hasan Kleib menyatakan imbauan kepada komunitas internasional untuk ikut memboikot produk yang berasal dari lahan pendudukan Israel atas Palestina, bertujuan menghentikan insentif yang diperoleh pemukim ilegal Israel.

Imbauan tersebut tercantum dalam poin 16" "Deklarasi Jakarta", salah satu dokumen hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berlangsung di Jakarta, 6-7 Maret 2016.

"Karena kalau tidak diboikot, kita akan tetap memberi insentif kepada pemukim ilegal untuk semakin maju dan berkembang di wilayah yang bukan miliknya. Itu berpotensi pada meluasnya pendudukan lahan Palestina oleh Israel," ujar Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemlu usai KTT-LB OKI ke-5 di Balai Sidang Jakarta, Senayan, Senin malam.

Boikot terhadap produk-produk Israel terutama pertanian dan perkebunan, telah dimulai oleh negara-negara anggota OKI sekitar dua hingga tiga tahun lalu.

Langkah tersebut dianggap efektif untuk menyelesaikan masalah pengambilalihan wilayah Palestina yang sangat berbahaya bagi warga Palestina.

"Pendudukan ilegal akan mengubah realitas di lapangan. Jumlah penduduk berkewarganegaraan Israel akan semakin banyak daripada Palestina, sehingga kalau sewaktu-waktu ada referendum, banyaknya suara Israel akan merugikan Palestina," tutur Dirjen Hasan.

KTT-LB OKI ke-5 tentang Palestina dan Al-Quds Al-Sharif juga menghasilkan Deklarasi Jakarta yang berisi penjabaran dari Resolusi dan langkah-langkah konkret OKI untuk membantu Palestina.

KTT-LB OKI dihadiri 605 anggota delegasi dari 55 negara, termasuk 49 negara anggota OKI, dua negara peninjau, lima anggota permanen Dewan Keamanan PBB, dua negara kuartet, dan dua organisasi internasional (PBB dan Uni Eropa).

Mengutip pernyataan Menlu Retno sebelumnya, hasil dari KTT-LB OKI di Jakarta ini tidak akan serta merta membuat masalah Palestina selesai, namun bisa mendorong upaya-upaya tersebut di masa mendatang.

Kesepakatan telah dibuat. Isu Palestina merupakan salah satu isu yang dapat membuat negara-negara Islam bersatu, namun di tengah perkembangan politik internasional maka implementasi dari kesepakatan ini sangat ditunggu oleh rakyat Palestina.