Jakarta (ANTARA News) - Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Hasan Kleib mengatakan usulan Indonesia untuk dokumen hasil berupa resolusi dan deklarasi disepakati Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (SOM) KTT-LB OKI ke-5 tentang Palestina dan Al Quds.

Hasan Kleib yang menjadi ketua sidang pertemuan SOM Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (KTT-LB OKI) ke-5 tentang Palestina dan Al Quds (Yerusalem) di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu, menjelaskan bahwa semua rancangan resolusi dan deklarasi telah disepakati dengan beberapa perubahan.

"Tidak ada yang fundamental, hanya ditambahi atau dikurangi setelah general debate (debat umum) para kepala delegasi," kata Hasan Kleib sebelum memasuki Ruang Cenderawasih untuk mengikuti Pertemuan Tingkat Menteri KTT-LB OKI.

Hasan menjelaskan sidang SOM yang dimulai Minggu pagi tersebut berjalan lancar dan dinamis.

Dalam Pertemuan Tingkat Menteri KTT-LB OKI tersebut, Hasan akan memberikan laporan kepada sidang yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi.

"Pada intinya, kalau di tingkat SOM sudah disetujui, pembahasan di sini (tingkat menteri) akan lebih cepat," kata dia.

Indonesia mengusulkan dua dokumen sebagai hasil KTT-LB OKI ke-5 tentang Palestina dan Al Quds, yakni resolusi akan berisi pernyataan sikap fundamental OKI terhadap Palestina dan deklarasi berupa langkah konkret OKI untuk membantu Palestina.

Sebelum mengikuti Pertemuan Tingkat Menteri pada Minggu sore, Menlu Retno melakukan pertemuan bilateral di sela-sela KTT-LB OKI dengan Menlu Gambia Neneh Macdouall Gaye, Menlu Afganistan Salahuddin Rabbani, Menlu Tajikistan Sirodjidin Aslov, Menlu Mesir Sameh Soukry, Menlu Menlu Sierra Leone Samura Kamara, dan Menlu Mauritania Isselkou Ould Ahmed Izid Bih.

Dalam pertemuan bilateral dengan kelima negara tersebut, Menlu RI utamanya membahas tentang KTT-LB OKI di Jakarta disamping mengenai hubungan bilateral dengan masing-masing negara.

KTT LB OKI ke-5 di Jakarta dihadiri lebih dari 500 anggota delegasi dari 49 negara anggota OKI, dua negara peninjau dan lima perwakilan negara anggota Dewan Keamanan Tetap PBB, serta utusan khusus PBB dalam Kuartet Negosiasi Palestina-Israel.