Jakarta (ANTARA News) - Direktur Keuangan Negara dan Analisa Moneter Bappenas Sidqy LP Suyitno menilai kebijakan suku bunga acuan (BI rate) oleh bank sentral masih tergantung oleh faktor global, khususnya rencana kenaikan Fed Fund Rate (FFR).

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia sendiri pada 17 dan 18 Februari 2016 lalu memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis points (bps) menjadi 7 persen.

"Ini kan tergantung The Fed (bank sentral AS) bagaimana. Minggu lalu data AS mulai menunjukkan tampaknya masih bisa menaikkan tahun ini. Itu kan berarti (BI rate) harus ditahan dulu, perlu dilihat dulu lagi," ujar Sidqy saat bincang-bincang dengan wartawan di Kantor Pusat Bappenas, Jakarta, Selasa.

Menurut Sidqy, porsi kepemilikan asing yang cukup besar di pasar saham dan surat berharga negara (SBN) menjadikan risiko arus modal keluar (capital outflow) juga semakin tinggi.

Porsi asing di pasar saham sendiri mencapai 60 persen, sedangkan di SBN asing menguasai sekitar 40 persennya.

"China yang 10 persen asing saja bisa collapse, apalagi kita," kata Sidqy.

Di tengah dinamika perkembangan ekonomi global dan domestik, lanjut Sidqy, defisit transaksi berjalan sendiri menunjukkan kondisi yang positif. Defisit transaksi berjalan mencapai 17,8 miliar dolar AS (2,06 persen dari PDB), lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 27,5 miliar dolar AS (3,09 persen dari PDB).

Perbaikan defisit transaksi berjalan tersebut memberikan dampak terhadap nilai tukar rupiah yang relatif stabil. Dengan reformasi struktural yang terus dilakukan oleh pemerintah, Sidqy meyakini juga akan membantu apresiasi rupiah.

"Kalau reformasi struktural berhasil, daya saing kita meningkat, rupiah juga akan menguat," ujar Sidqy.

Ia menilai sejauh ini reformasi struktural yang sudah dilakukan pemerintah sudah cukup baik dan harus terus dikawal.

Menurutnya, paket-paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah serta realisasi proyek-proyek infrastruktur dapat memberikan sinyal positif kepada investor.

"Apa yang dijanjikan pemerintah harus dideliver (direalisasikan), kalau tidak market ragu. Market kan melihat itu semua, sinyal-sinyal pemerintah men-deliver itu yang diharapkan market," kata Sidqy.