Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap organisasi Syarikat Islam (SI) tidak kembali menjadi partai politik, melainkan fokus pada upaya perdagangan untuk meningkatkan perekonomian anggotanya.

"Saya meyakinkan Ketua Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Muhammad di sini bahwa dia hadir bukan untuk mengajak SI ikut partai, tetapi meyakinkan dan mengawasi agar SI tidak kembali lagi ke partai," katanya saat menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Pusat Syarikat Islam dan Pengurus Pusat Wanita Syarikat Islam di Jakarta, Sabtu.

Wakil Presiden berharap Syarikat Islam kembali ke khitah awal pembentukan organisasi dagang Islam tersebut tahun 1905 atau 1912.

"Mengurusi 12 partai sudah susah, apalagi mau ditambah lagi. Maka ini agar jangan mendaftar sebagai partai, pokoknya tolak. Ini supaya SI kembali ke khitah yang kita butuhkan dewasa ini," jelasnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulva menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam periode 2015-2020.

Sementara anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Valina Singka menjadi Ketua Pimpinan Pusat Wanita Syarikat Islam.

Syarikat Islam merupakan organisasi dagang yang pertama kali dibentuk di Indonesia pada 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi, ketika itu dinamai Sarekat Dagang Islam (SDI).

Awalnya, SDI merupakan perkumpulan pedagang Islam untuk menentang masuknya pedagang asing yang ingin menguasai ekonomi rakyat.

Pada 1912, HOS Tjokroaminoto menggagas perubahan organisasi SDI menjadi organisasi pergerakan dan berubah nama menjadi Syarikat Islam hingga saat ini.

Dalam perjalanannya, SDI membentuk partai politik dengan nama Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) yang pernah berfusi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada era orde baru.