Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan menilai program-program pencegahan terorisme dan deradikalisasi yang dijalankan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sudah bagus.

"Jujur, program-program BNPT yang telah berjalan di luar perkiraan saya karena ternyata BNPT sudah cukup maju dalam menjalankan pencegahan terorisme," ujar Luhut saat mengunjungi BNPT di Kompleks Indonesia Peace and Security Center (IPSC) Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Meski demikian, Luhut tetap meminta BNPT meningkatkan kinerja, karena tantangan dalam pencegahan terorisme kedepan sangat kompleks. Luhut memastikan pemerintah siap mendukung program BNPT, termasuk penambahan tenaga.

"BNPT sudah siap dengan program tapi masih kekurangan personel. Ini akan kami koordinasikan dengan pihak terkait. Intinya pemerintah mendukung program pencegahan terorisme," kata Luhut.

Khusus program deradikalisasi, Luhut mengakui cukup sulit dan rumit karena menyangkut ideologi dan agama. Upaya deradikalisasi tidak hanya ditujukan bagi pelaku terorisme yang sedang menjalani hukuman, namun juga yang telah bebas.

Sasaran deradikalisasi juga cukup sulit karena menyangkut tingkat radikalisasi para pelaku terorisme sehingga penanganan juga harus berbeda. Itu masih ditambah para pengikut paham radikal terorisme yang belum pernah masuk penjara, juga banyaknya WNI yang dideportasi dari Timur Tengah, terutama simpatisan dan pengikut ISIS, yang kini berkeliaran di masyarakat.

Untuk itu, Luhut memberikan dukungan kepada BNPT untuk melakukan penguatan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Polri, TNI, dan institusi lainnya

"Harus ada sinergi antara seluruh lembaga terkait di bawah koordinasi BNPT dalam menjalankan deradikalisasi. Itu penting karena sasaran deradikalisasi adalah orang-orang yang memiliki level radikalisasi berbeda-beda dari level satu, dua, tiga, dan empat," kata Luhut.

Kepala BNPT Komjen Pol Saud Usman Nasution mengatakan untuk tahun 2016, pihaknya lebih meningkatkan pelaksanaan program deradikalisasi dengan membuat Rencana Aksi Nasional (RAN) Deradikalisasi. Program itu akan melibatkan beberapa kementerian dan lembaga terkait

BNPT sudah menyosialisasikan RAN Deradikalisasi, bahkan telah memulai dengan menggelar pelatihan terhadap aparat Kodam, Korem, Badan Intelijen Negara Daerah (Binda), Polda, Pemda, dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam Rakor Deradikalisasi di Jakarta, Minggu (21/2).

"Ini menjadi awal dari pelaksanaan RAN Deradikalisasi, meski anggarannya belum disetujui oleh pemerintah," kata Saud.

Menurut Saud, RAN Deradikalisasi dibuat agar pelaksanaan deradikalisasi di seluruh Indonesia bisa terealisasi secara komprehensif. Dengan adanya RAN Deradikalisasi itu akan ada kesamaan tentang apa yang harus diperbuat dalam rangka pembinaan napi terorisme baik di dalam Lapas maupun di luar Lapas, maupun pencegahan terorisme pada umumnya, termasuk pelibatan masyarakat.

"Kalau nantinya anggaran dari pemerintah tidak ada, maka anggaran itu akan dibebankan pada leading sector masing-masing. Yang jelas target sudah ada, tinggal melaksanakan sesuai kemampuan masing-masing," kata Saud.