Mataram (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan seluruh anggota DPRD di tingkat kota agar tidak hanya fokus menjadi politisi, melainkan harus mampu juga menjadi seorang negarawan.

"Kalau sudah menjadi negarawan, maka anggota DPRD kota dapat berpikir kedepan terhadap apa yang dicita-citakan rakyat dan apa yang harus diwariskan kepada generasi kita mendatang," kata Wapres di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis.

Hal itu dikemukakannya saat memberikan sambutan sebelum membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) yang berlangsung di Hotel Lombok Raya, Mataram.

Ia mengatakan menciptakan sebuah kota yang maju, teratur, bersih, kota yang dibanggakan, dan kota sejahtera sesuai dengan perencanaan kota juga menjadi tugas semua termasuk anggota DPRD kota.

"Itu menjadi tugas anda (DPRD-red), untuk itu di samping berpikir hari ini, berpikir ke depan lebih baik sebagai cita-cita dan bukti anda telah menjadi anggota DPRD sehingga bisa mewariskan kota anda seperti harapan masyarakat," ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjutnya, tugas DPRD kota tidak hanya sekedar mengetok anggaran kemudian melakukan pengawasan semata, melainkan harus dapat mencermati apa yang menjadi tugasnya sebagai seorang negarawan.

Akan tetapi, lanjutnya, semua rencana dan perjalanan kota dari pemikiran para anggota dewan harus ditelurkan dalam program jangka panjang dan jangka menengah serta anggaran tahunan untuk mencerminkan apa tugas-tugas DPRD kota sebagai negarawan dalam mewariskan satu kota untuk masa depan generasi bangsa ini.

"Perencanaan pembangunan kota ini penting, agar menjadi bagian satu sikap kita melihat bangsa ini dari sisi sebagai negarawan yang melihat masa depan," katanya.

Di sisi lain, Wapres berharap dengan adanya Rakernas Adeksi ini dapat meningkatkan sinergitas DPRD dengan kepala daerah.

"Antara DPRD dan kepala daerah saling ketergantungan, saling menjaga dan memberikan manfaat," ujarnya.

Sementara Ketua Panitia Rakernas Adeksi sekaligus Ketua Adeksi, Armudji, mengatakan, kegiatan Rakernas Adeksi ini berlangsung hingga 27 Februari 2016 diikuti sebanyak 712 peserta dari 60 kota se-Indonesia.

Kegiatan Rakernas diawali dengan seminar yang dihadiri para narasumber kompeten, salah satunya Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar Aziz.

Rakernas Adeksi dirangkaikan juga dengan pembacaan Deklarasi Mataram yang menginginkan penguatan kembali posisi anggota dewan yang semakin dilemahkan oleh regulasi terbaru.

"Rekomendasi itu sebagai wujud komitmen kami untuk penataan sistem dan penguatan tugas keparlemenan kami," katanya.

Oleh karena itu, selain terus membenahi proses internal dan memperkuat kapasitas anggota DPRD, Adeksi bertekad terus menyuarakan dan mengadvokasi penataan sistem serta peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan legal kerja politik kedewanan.

Acara itu dihadiri ratusan perwakilan pimpinan dan anggota DPRD kota se-Indonesia, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), serta sejumlah pihak terkait lainnya.

Pembukaan Rakernas Adeksi itu ditandai dengan pemukulan "beduq" oleh Wakil Presiden RI H Muhammad Jusuf Kalla didampingi antara lain Ketua Adeksi Ir H Armudji, MH, Gubernur NTB TGH Zainul Majdi, dan Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi.