Bogor (ANTARA News) - Pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota diharapkan bisa lebih memantapkan dalam menjalin kemitraan/kerja sama dengan Perum LKBN Antara untuk menyiarkan program-program pembangunan, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat luas.

"Keberadaan Antara dalam menyebarluaskan berita ke seluruh penjuru Tanah Air, bahkan dunia, belum banyak dimanfaatkan oleh Pemerintah daerah," kata anggota Dewan Pengawas (Dewas) Perum LKBN Antara Boni Hargens, di Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Padahal, lanjut Boni, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut mempunyai jaringan dan pengaruh yang luas dalam memberikan informasi kepada publik.

"Pemda (pemprov/pemkab/pemkot) bisa bekerja sama dalam menyebarluaskan berita, foto, video, info grafis, baik itu tentang rencana, pelaksanaan pembangunan dan juga apa yang sudah dilakukan untuk diketahui publik, sehingga masyarakat mengetahui apa saja yang telah dilakukan pemerintah," ujarnya.

Selain itu, kata Boni lebih lanjut, program-program Pemda bisa disosialisasikan dengan berita-berita yang disajikan oleh kantor berita milik negara tersebut.

Sehingga Kantor Berita Indonesia yang berdiri sejak 13 Desember 1937 ini diharapkan bisa lebih menjadi Public Relations bagi pemerintah (Gov-PR) baik di pusat maupun daerah demi terealisasinya program Nawacita pemerintahan Joko Widodo - M.Jusuf Kalla.

"Dengan melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat berarti telah menerapkan keterbukaan informasi publik," katanya lagi.

Boni Hargens selanjutnya mengharapkan agar pemerintah daerah juga berperan serta untuk turut memajukan Antara dengan semakin nyata, seperti dukungan infrstruktur maupun aset-aset pendukung kerja di daerahnya.

Misalnya dengan cara memberikan bantuan status kepemilikan tanah dan gedung yang dijadikan kantor sebagai tempat aktivitas bagi para karyawan dan wartawan Antara di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat.

"Kita harapkan Pak Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mau berbaik hati, bisa membantu status kepemilikan tanah dan gedung kantor yang selama ini dipinjamkan Pemerintah Kota Bogor ke Antara bisa menjadi aset milik LKBN ANTARA Biro Penyangga Jakarta (BPJ)-Bogor," katanya.