Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan penggantian Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) DKI tidak akan mempengaruhi rencana penertiban kawasan Kalijodo.

"Penertiban kawasan Kalijodo tetap berjalan, tetap akan dilakukan pada 29 Februari 2016. Kan yang penting sistemnya sudah ada, tinggal dijalankan saja," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut pria yang sehari-hari akrab disapa Ahok itu, Kepala Satpol PP DKI sebelumnya, yakni Kukuh Hadi Santoso, diganti karena sudah memasuki masa pensiun yang terhitung mulai Februari tahun ini.

"Makanya kami ganti. Lagi pula penggantinya, yaitu Jupan Royter, juga sudah mengetahui dan memahami permasalahan terkait penertiban Kalijodo. Sehingga, penertiban tetap berjalan sesuai dengan rencana," ujar Ahok.

Selain penggantian Kepala Satpol PP DKI, dia menuturkan pihaknya juga telah menjalankan sejumlah prosedur sebelum memulai penertiban kawasan Kalijodo, diantaranya dengan melayangkan Surat Peringatan (SP) 1.

"Kemudian, kami akan lanjutkan dengan SP2, SP3, lalu terakhir Surat Perintah Pembongkaran (SPB). Setelah semua surat itu kami layangkan kepada warga di Kalijodo, baru proses penertiban kami mulai," tutur Ahok.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan saat berlangsungnya proses penertiban kawasan yang kerap dijadikan sebagai tempat prostitusi itu, pihaknya juga akan melibatkan kepolisian dan TNI untuk pengamanan.

"Untuk pengamanan selama berlangsungnya penertiban di kawasan Kalijodo, kamu juga meminta bantuan dari kepolisian dan TNI. Kami berharap penertiban bisa berjalan dengan baik, tanpa ada perlawanan dari masyarakat," ungkap Ahok.