Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay berharap sikap tegas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan menertibkan kawasan prostitusi Kalijodo juga berlaku untuk lokalisasi-lokalisasi yang ada di tempat lain agar masyarakat bebas dari kekhawatiran.

"Tindakan tegas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menertibkan prostitusi perlu diapresiasi. Namun, jangan hanya Kalijodo saja yang ditertibkan," kata Saleh melalui pesan singkat diterima di Jakarta, Sabtu.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan sejauh ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan lokasi Kalijodo merupakan milik pemerintah daerah dan diperuntukan untuk ruang terbuka hijau.

Bila memang betul lahan tersebut milik pemerintah daerah, Saleh menilai sangat beralasan bila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembalikan kawasan tersebut sebagaimana mestinya.

"Masalahnya, saat ini ada masyarakat yang sejak awal merasa memiliki lahan di lokasi tersebut. Hal itu tentu perlu diperjelas sebelum eksekusi dilakukan," tuturnya.

Saleh mengatakan kritik masyarakat terkait rencana penertiban kawasan Kalijodo perlu didengar. Apalagi, ada dugaan penutupan lokalisasi tersebut sarat dengan muatan politis, terutama menjelang pemilihan gubernur DKI Jakarta.

Kritik yang sempat beredar dan menimbulkan konflik mempertanyakan mengapa penertiban tersebut baru dilakukan menjelang pemilihan gubernur. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah beberapa tahun memimpin ibu kota.

"Kalau tudingan bermuatan politis itu betul, tentu niat baik yang ada akan sedikit tercemar," ujar Saleh.