Silicon Valley, California (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi dukungan Google dalam mengatasi pengambi yang telah turut serta terlibat mengatasi pengambilan ikan secara ilegal yang tak terlaporkan di laut Indonesia.

"Terima kasih pada Google untuk mengatasi IUU Fishing," kata Presiden saat mengunjungi Googleplex di 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Rabu siang waktu setempat atau Kamis pagi waktu Jakarta.

Google meminjamkan teknologi analisis datanya untuk proyek lingkungan yang ditujukan untuk mendorong inisiatif penangkapan ikan komersial berkelanjutan.

Proyek yang disebut Global Fishing Watch itu merupakan hasil kolaborasi antara Google Earth dengan organisasi pemetaan digital nirlaba SkyTruth dan kelompok advokasi kelautan Oceana.

Global Fishing Watch, yang dirancang untuk menunjukkan semua kegiatan penangkapan ikan yang bisa dilacak di lautan, merupakan platform teknologi yang menggunakan data satelit untuk menyampaikan informasi kepada publik mengenai penangkapan ikan berlebihan dan membuat kegiatan penangkapan ikan global lebih transparan.

Menggunakan data-data dari sistem identifikasi otomatis (Automatic Identification System/AIS) pada kapal-kapal untuk menyiarkan lokasi kapal-kapal ikan pada peta, Global Fishing Watch mengungkap intensitas usaha penangkapan ikan di seluruh dunia, yang merupakan salah satu penyebab penurunan tajam perikanan dunia.

Presiden Jokowi sebelumnya mengangkat isu penangkapan ikan ilegal (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing/IUU Fishing) dalam sesi yang membahas isu maritim dalam Konferensi Tingkat Tinggi AS-ASEAN yang berlangsung di Sunnylands, California, 15-16 Februari.

Ia menyatakan bahwa dalam konteks ASEAN-AS, pemerintah mendorong implementasi rencana aksi di bidang maritim, seperti perbaikan regulasi, perbaikan sistem penangkapan ikan yang efektif, dan pengawasan pergerakan kapal.

Presiden menilai hal itu penting mengingat Indonesia telah bertahun-tahun megalami kerugian akibat penangkapan ikan ilegal.

"Kerugian bisa mencapai Rp101 triliun per tahun," kata Presiden serta menambahkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan guna memeranginya.

Pemerintah Indonesia juga berharap Google mendorong penyelenggaraan pelatihan dan edukasi teknologi informasi baru di Indonesia untuk memberdayakan ekonomi digital, khususnya membantu usaha mikro, kecil dan menengah.