Ramallah (ANTARA News) - Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah pada Sabtu (6/2) menuduh Israel bertanggung jawab atas kondisi yang memburuk di wilayah Palestina.

Hamdallah mengatakan di dalam pernyataan surel bahwa berlanjutnya kebijakan Israel mengenai hukuman mati di lapangan, penghukuman kolektif, pengepungan desa, kota kecil dan kota besar hanya akan meningkatkan ketegangan.

Pernyataan itu menambahkan pemerintah Israel melanggar hukum internasional melalui pembatasan bergerak yang terus dilakukannya terhadap rakyat Palestina dan pembangunan pos pemeriksaan militer, demikian laporan Xinhua.

Ia pun menyeru masyarakat internasional agar segera campur tangan guna menghentikan pelanggaran Israel dan "menyediakan perlindungan internasional buat rakyat Palestina".

Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah penembakan seorang pemuda Palestina dengan menggunakan peluru aktif dan beberapa orang cedera akibat terkena peluru karet dan sesak napas karena menghirup gas air mata dalam bentrokan antara pemuda Palestina dan pasukan Israel di dekat Jenin, bagian utara Tepi Barat.

Militer Israel memberlakukan penutupan atas Kota Kecil Qabatiya di bagian utara Tepi Barat untuk hari kelima berturut-turut. Pasukan Israel mengambil-alih beberapa rumah warga dan mengubahnya jadi instalasi militer.

Penutupan Israel atas Qabatiya dilakukan setelah tiga pemuda di kota kecil itu menyerang polisi perbatasan Israel dengan melakukan penikaman dan penembakan di Jerusalem pada Senin lalu. Seorang personel keamanan Israel tewas dan seorang lagi cedera.

Bentrokan di Tepi Barat dan Jalur Gaza pada Jumat (5/2) menewaskan satu orang Palestina dan melukai 96 orang akibat terkena peluru karet dan sesak napas karena menghirup gas air mata.

Jumlah korban jiwa di pihak rakyat Palestina naik jadi lebih dari 170, menurut Kementerian Kesehatan Palestina, sementara 30 orang Yahudi tewas, dalam lonjakan kerusuhan yang terkini sejak Oktober lalu.
(Uu.C003)