Washington (ANTARA News) - Twitter Inc telah menutup lebih dari 125.000 akun terkait terorisme sejak pertengahan 2015, sebagian besar dari akun itu berhubungan dengan kelompok ISIS, demikian ungkap perusahaan tersebut dikutip dari Reuters, Sabtu.

Twitter mengatakan menutup akun yang dilaporkan oleh pengguna lain, namun mereka juga telah meningkatkan jumlah tim monitoring dan menanggapi laporan dan meningkatkan respons secara signifikan.

Pernyataan Twitter datang karena banyak perusahaan teknologi - yang dipimpin oleh Facebook - telah mengambil langkah-langkah kuat sebagai polisi konten kontroversial secara online dalam menghadapi ancaman dari legislator untuk memaksa perusahaan melaporkan "kegiatan teroris" di situs mereka untuk penegakan hukum.

ISIS telah sangat bergantung pada Twitter, serta yang lain, untuk merekrut pejuang dan menyebarkan pesan kekerasan.

Wakil Direktur program ekstremisme George Washington University Seamus Hughes mengatakan laporan Twitter tersebut menunjukkan jumlah yang impresif, namun menurutnya Twitter tetap harus terus menjadi polisi konten ekstrem secara berkala.

Ia mengatakan bahwa banyak ekstremis telah bermigrasi ke arah yang lebih kecil, pada platform yang kurang dipantau dalam beberapa bulan terakhir dalam menanggapi perusahaan Silicon Valley yang meningkatkan montoring konten mereka.

Pada bulan Januari, sebuah delegasi pejabat keamanan nasional atas bertemu dengan para pemimpin industri teknologi dari Twitter, Facebook Inc, Apple Inc, dan Google Inc, tetapi sebagian besar perusahaan, termasuk Twitter, tidak mengirimkan pejabat mereka.

Rep. Adam Schiff, politisi Partai Demokrat di Komite Intelijen parleman, menyebut pengumuman Twitter sebagai "perkembangan yang sangat positif," tetapi mengatakan lebih banyak yang dibutuhkan.

"Mengatasi penggunaan media sosial oleh teroris akan memerlukan upaya yang berkelanjutan dan kerja sama antara sektor teknologi, komite Intelijen, dan penegakan hukum," kata Komite Intelejen Parlemen Amerika Serikat dari Partai Demokrat Rep. Adam Schiff, seperti dilaporkan Reuters.

Namun, kata Twitter dalam sebuah posting blog yang telah bekerja sama dengan penegak hukum pada saat yang tepat.

Dikatakan bahwa Twitter mencoba untuk menjaga keseimbangan antara menegakkan aturan pada perilaku yang dilarang, kebutuhan penegakan hukum dan keinginan oleh pengguna untuk berbagi pandangan mereka - termasuk yang ofensif.