Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) akan berusaha memperbaiki hubungan dengan Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI setelah mendapatkan desakan dari beberapa pihak termasuk dari komite yang dipimpin oleh Agum Gumelar.

"Hubungan kami dengan FIFA selama ini baik, makanya kami akan berusaha memperbaiki komunikasi dengan Komite Ad-Hoc PSSI. Yang jelas kami merespon positif surat dari FIFA," kata Kepala Komunikasi Publik Kemenpora, Gatot S Dewa Broto di Jakarta, Jumat.

Selain dari Komite Ad-Hoc, Kemenpora mendapatkan disposisi dari Setneg untuk menjalin komunikasi dengan baik komite yang dipimpin Agum Gumelar itu.

Sebelumnya, Komite Ad-Hoc mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait peran dan fungsi termasuk apa yang sudah dilakukan.

Gatot menegaskan, berdasarkan disposisi dari Setneg pihaknya juga akan menerima Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI untuk membicarakan hal-hal yang sekiranya penting untuk perbaikan persepakbolaan nasional.

"Rencananya tanggal 10 Februari kami akan menerima Pak Agum (Ketua Ad-Hoc). Kami akan membicarakan hal-hal sesuai dengan arahan dari Presiden," kata mantan deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora itu.

Selama ini, pemerintah dalam hal ini Kemenpora belum menjalani komunikasi dengan Komite Ad-Hoc Reformasi yang merupakan bentukan FIFA. Bahkan, pemerintah seharusnya menjadi anggota Komite tersebut.

Selama perjalannya perwakilan Kemenpora tidak pernah terlibat dan hingga akhirnya Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo.

Hal ini dilakukan untuk memberikan penjelasan karena keberadaan komite ini sangat dibutuhkan dalam rekonsiliasi persepakbolaan nasional.

Hasil kerja dari Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI ini juga akan dibahas pada rapat Komite Eksekutif FIFA sebelum pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) FIFA pada 26 Februari mendatang. Dalam rapat tersebut akan membahas masalah perkembangan sanksi yang diberikan induk organisasi sepak bola dunia kepada PSSI.

Sebelumnya, Ketua Komite Ad-Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar memohon dengan sangat agar perwakilan pemerintah bergabung dengan komite yang dipimpinannya. Hal ini demi kelancaran penyelesaian persepakbolaan nasional termasuk untuk menghadapi Asian Games 2018.

"Kami tidak ingin status sanksi FIFA terhadap Indonesia terus bertahan lebih lama lagi karena kita menyadari bahawa status sanksi FIFA terhadap sepak bola Indonesia bisa berdampak terhadap posisi Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018," kata Agum Gumelar.

Menurut dia, jika dalam waktu sekitar dua pekan ini pemerintah dalam hal ini Kemenpora tidak bergabung dengan Komite Ad-Hoc akan berdampak lebih buruk karena masalah sanksi Indonesia akan dibahas dalam KLB FIFA.