Jakarta (ANTARA News) - Seorang politisi menyayangkan penutupan sejumlah pabrik besar milik asing di Indonesia yang berdampak pada pemutusan hubuga kerja (PHK) ribuan buruh.

Ketua DPP Partai Perindo Bidang Perindustrian dan Perdagangan Hendrik Kawilarang Luntungan dalam keterangan persnya di Jakata, Kamis, menyayangkan dua pabrik elektronik raksasa asal Jepang di Indonesia tutup beroperasi.

Dia meminta, pemerintah segera merespon untuk membujuk dua industri ini untuk bertahan di Indonesia, melalui berbagai kebijakan khususnya dalam mengurangi beban pajak.

Menurut pengusaha muda yang akrab disapa Rully ini, kurang pedulinya pemerintah Indonesia terhadap produksi dalam negeri merupakan salah satu faktor penutupan kedua pabrik tersebut.

Padahal, Rully menambahkan, pemerintah memiliki segudang instrumen untuk menstimulasi dan menggairahkan industri dalam negeri.

Dia mencontohkan, pemberlakuan "safe guard" untuk barang-barang impor yang barangnya sudah dapat diproduksi di Indonesia, insentif pajak atas pabrik yang insentif buruh atau yang memiliki nilai investasi di atas rata-rata industri nasional dan sebagainya.

Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP Okky Asokawati mengemukakan, pemerintah perlu mengantisipasi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) terkait keputusan beberapa perusahaan besar menutup pabriknya di Indonesia.

"Saya menilai PHK ini secara linier akan mengancam kualitas hidup keluarga pekerja korban PHK, terutama pekerja biasa. Saya meminta agar pemerintah memikirkan dampak turunan dari PHK ini," katanya kepada pers di Jakarta, Kamis, terkait dengan rencana PHK dan menutup pabrik yang dilakukan sejumlah perusahaan.

Sejumlah pabrik perusahaan seperti Toshiba, Panasonic, Ford dan Chevron menyatakan berencana menutup pabrik dan mengurangi karyawannya. "Tentu hal ini akan memberi dampak yang luar biasa bagi Indonesia. Yang paling nyata terjadi PHK terhadap ribuan tenaga kerja," kata Okky.