Bentrokan OKP dinilai karena kurang komunikasi
1 Februari 2016 23:35 WIB
Perketat Pengamanan Pasca Bentrok OKP Polisi memeriksa barang bawaan seorang anggota organisasi kepemudaan (OKP) ketika akan menghadiri pelantikan OKP tersebut, di Medan, Sumatera Utara, Minggu (31/1). Pasca bentrok antar dua OKP pada Sabtu (30/1) yang mengakibatkan korban tewas, polisi memperketat pengamanan di sejumlah wilayah di Medan. ANTARA FOTO/Irsan Mulyadi/foc/16. ()
Medan (ANTARA News) - Bentrokan antarmassa OKP di Kota Medan yang terjadi selama ini disebabkan kurangnya komunikasi sehingga sering menimbulkan kesalahpahaman di lapangan.
Dalam dialog yang diselenggarakan salah satu stasiun radio di Medan, Senin, tokoh masyarakat Sumut Jumiran Abdi mengatakan, komunikasi itu sangat penting untuk memperkuat soliditas dan solidaritas antarkader OKP.
Namun disebabkan komunikasi itu jarang dilakukan, tidak mengherankan jika muncul kesalahpahaman yang dapat berujung dengan bentrokan.
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan dan mahasiswa juga dinilai kurang mampu menjalankan fungsi sebagai penyatu OKP.
"KNPI juga kurang berperan dalam menjembatani komunikasi," katanya.
Sebagai mantan pengurus KNPI Sumut pada tahun 70-an, Jumiran Abdi menyayangkan ketidakmampuan KNPI dalam menyatukan OKP yang ada.
Sekjen DPP Ikatan Pemuda Karya (IPK) Arfan Maksum Nasution menyayangkan peristiwa bentrokan antara anggotanya dengan kader Pemuda Pancasila (PP) tersebut.
Ia mengakui bentrokan yang menimbulkan korban jiwa tersebut sebagai musibah sosial yang seharusnya tidak pernah terjadi di antara sesama anak bangsa.
"Yang terjadi, kita sama kita (bentrok), seperti bukan satu bangsa saja," katanya.
Pihaknya mengharapkan pemerintah memiliki program dan konsep yang tepat untuk menyatukan kalangan OKP agar peristiwa yang memprihatinkan itu tidak terjadi lagi.
Menurut Arfan, pemerintah tidak perlu malu meniru pola lama seperti kemah pemuda atau aktivitas Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) yang bisa menyatukan dan menimbulkan kekompakan pemuda.
Pihaknya juga menyayangkan ketidakmampuan KNPI untuk memayungi OKP. "Sekarang KNPI saja sudah dua," katanya.
Kader PP Kota Medan Ilhamsyah yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Medan mengatakan, pemerintah diminta meningkatkan peran pembinaan terhadap pemuda untuk menghilangkan potensi perpecahan dan kerusuhan.
"Jangan ketika muncul masalah seperti ini baru pemerintah bertindak," katanya.
Sebelumnya, massa IPK dan PP terlibat bentrokan di Kota Medan pada Sabtu (30/1) yang menyebabkan dua orang meninggal dunia dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka.
Dalam dialog yang diselenggarakan salah satu stasiun radio di Medan, Senin, tokoh masyarakat Sumut Jumiran Abdi mengatakan, komunikasi itu sangat penting untuk memperkuat soliditas dan solidaritas antarkader OKP.
Namun disebabkan komunikasi itu jarang dilakukan, tidak mengherankan jika muncul kesalahpahaman yang dapat berujung dengan bentrokan.
Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan dan mahasiswa juga dinilai kurang mampu menjalankan fungsi sebagai penyatu OKP.
"KNPI juga kurang berperan dalam menjembatani komunikasi," katanya.
Sebagai mantan pengurus KNPI Sumut pada tahun 70-an, Jumiran Abdi menyayangkan ketidakmampuan KNPI dalam menyatukan OKP yang ada.
Sekjen DPP Ikatan Pemuda Karya (IPK) Arfan Maksum Nasution menyayangkan peristiwa bentrokan antara anggotanya dengan kader Pemuda Pancasila (PP) tersebut.
Ia mengakui bentrokan yang menimbulkan korban jiwa tersebut sebagai musibah sosial yang seharusnya tidak pernah terjadi di antara sesama anak bangsa.
"Yang terjadi, kita sama kita (bentrok), seperti bukan satu bangsa saja," katanya.
Pihaknya mengharapkan pemerintah memiliki program dan konsep yang tepat untuk menyatukan kalangan OKP agar peristiwa yang memprihatinkan itu tidak terjadi lagi.
Menurut Arfan, pemerintah tidak perlu malu meniru pola lama seperti kemah pemuda atau aktivitas Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) yang bisa menyatukan dan menimbulkan kekompakan pemuda.
Pihaknya juga menyayangkan ketidakmampuan KNPI untuk memayungi OKP. "Sekarang KNPI saja sudah dua," katanya.
Kader PP Kota Medan Ilhamsyah yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Medan mengatakan, pemerintah diminta meningkatkan peran pembinaan terhadap pemuda untuk menghilangkan potensi perpecahan dan kerusuhan.
"Jangan ketika muncul masalah seperti ini baru pemerintah bertindak," katanya.
Sebelumnya, massa IPK dan PP terlibat bentrokan di Kota Medan pada Sabtu (30/1) yang menyebabkan dua orang meninggal dunia dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka.
Pewarta: Irwan Arfa
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
Tags: