Semarang (ANTARA News) - Perum LKBN Antara diminta pemerintah untuk memperkuat diseminasi dan distribusi informasi di daerah terluar, terpencil, dan tertinggal di wilayah NKRI sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara lebih merata.

Plt. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Djoko Agung Harijadi dalam sambutannya mewakili Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Semarang, Rabu, menegaskan informasi publik yang disampaikan melalui skema Public Sevice Obligation (PSO) diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

"Kita harus mampu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan sebagaimana menjadi program ketiga Nawacita," katanya dalam acara Bimbingan Teknis PSO Bidang Pers 2016 Perum LKBN Antara.

Untuk itu Kementerian Kominfo dan LKBN Antara telah sepakat memberikan ruang pemberitaan bagi daerah terluar, terpencil, dan tertinggal (3T).

"Tidak hanya itu, kehadiran koran sisipan di 28 provinsi dan koran masuk desa di enam lokasi daerah terluar dan tertinggal menjadi ujung tombak diseminasi informasi agenda setting pemerintah," katanya.

Menurut dia, kehadiran negara melalui informasi yang disediakan kantor berita berkelas dunia, diiringi pembangunan infrastruktur telekomunikasi, diharapkan benar-benar mampu menghadirkan negara bagi masyarakat di daerah-daerah tersebut.

Menurut dia, tantangan kerja sama Pemerintah dan LKBN Antara pada 2016 adalah melaksanakan agenda pemerintah Nawacita Kabinet Kerja.

Kementerian Kominfo telah menjalin kerja sama dengan LKBN Antara sejak 2008 untuk memberikan informasi yang mengedukasi, mencerahkan, memberdayakan, dan menumbuhkan nilai-nilai persatuan bangsa kepada masyarakat melalui berbagai sarana diseminasi informasi publik.

Ia mengatakan, kesamaan visi, komitmen mutu, dan jangkauan distribusi pemberitaan LKBN Antara yang lintas platform media mampu menembus daerah pedalaman, terdepan, dan perbatasan.

"Hal ini membuat Kementerian Kominfo tidak ragu mempercayakan pelayanan publik bidang pers kepada LKBN Antara," katanya.

Kerja sama Pemerintah dan LKBN Antara melalui skema Public Service Obligation (PSO) nilainya meningkat hingga mencapai 325 persen sejak 2008 sampai dengan 2015.