Solo (ANTARA News) - Ketua Umum Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Aria Indrawati mendorong pembentukan Komisi Nasional Disabilitas untuk mengawasi kerja pemerintah dalam menangani penyandang disabilitas, termasuk tunanetra.

"Kerja pemerintah harus diawasi lembaga independen, dan lembaga independen juga harus mewakili masyarakat," kata Aria di Solo, Senin.

Dorongan tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers Kampanye Nasional "Parade Tongkat Putih" memperingati Hari Ulang Tahun ke-50 Pertuni.

Menurut Aria, rencana pembentukan Komisi Nasional Disabilitas juga termasuk di dalam RUU disabilitas.

"Bersama organisasi-organisasi disabilitas lainnya, kami sedang mengawal proses legislasi RUU disabilatas di DPR. Tidak mudah ternyata mengawalnya. Sangat alot," ucap Aria.

Setelah ke tiga kota, yaitu Surabaya, Tuban, dan Semarang, tur sembilan kota oleh kalangan tunanetra yang bertajuk "Parade Tongkat Putih" akan sampai di kota kelahirannya di Solo pada, Selasa (26/1).

Pertuni telah melakukan sejumlah kegiatan untuk memperingati HUT ke-50 dengan berbagai kegiatan antara lain melakukan donor darah yang bertajuk "1.000 Kantong Darah dari Tunanetra bagi Bangsa", menggelar operasi karatak secara gratis, penyerahan bantuan tongkat putih dari Lions Club kepada tunanetra.

Selain itu, ada penyerahan RUU disabilitas kepada pemerintah, dan parade dengan menggunakan tongkat putih yang saat ini sedang berlangsung.

Parade berlangsung selama 9 hari pada 23-31 Januari 2016. Setelah Solo, parade tongkat putih akan dilanjutkan ke Yogyakarta, Purwokerto, Garut, Bandung, dan berakhir di Jakarta dengan tema " Tongkat Putih adalah Pengganti Penglihatan Kami. Tongkat Putih adalah Identitas Kami".