Jakarta (ANTARA News) - Markas Besar TNI Angkatan Darat menandatangani kontrak pengadaan barang dan jasa secara kolektif senilai Rp2,1 Triliun.

"Ini baru pertama kali kita adakan, launching kontrak pengadaan barang dan jasa," kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jendera TNI Mulyono usai penandatanganan kontrak di Mabesad, Jakarta Pusat, Jumat.

Menurut dia, penandatangan kontrak pengadaan barang dan jasa ini merupakan instruksi Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa pada 2016 adalah tahun percepatan kerja, yang harus diikuti oleh seluruh kementerian dan lembaga dengan meningkatkan kinerja serta menghendaki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di tahun 2016.

Kegiatan ini diselenggarakan pertama kalinya oleh TNI Angkatan Darat guna menindaklanjuti instruksi dari Presiden dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran 2016. Sehingga dengan ditandatanganinya kontrak pada awal tahun maka pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan TNI Angkatan Darat dapat segera dimulai.

"Kita juga menyeleksi karena tidak mungkin seluruhnya dilaksanakan. Tentunya ada skala prioritas yang kita masukan dalam kontrak ini. Jadi tidak semua program," kata Jenderal TNI Mulyono.

Ia menjelaskan, dari 664 kontrak yang ada senilai Rp8 triliun, yang dilakukan kontrak saat ini adalah 147 kontrak dengan nilai Rp2,1 triliun.

"Dengan dimulainya pelaksanaan kegiatan secara dini maka secara otomatis akan mempercepat daya serap anggaran TNI Angkatan Darat dan dapat menghindari terjadinya lintas tahun," kata mantan Pangkostrad ini.

Mulyono tidak menjelaskan secara rinci barang-barang dan jasa apa saja yang menjadi prioritas dalam kontrak-kontrak tersebut.

"Wah, saya tidak hafal," katanya seraya mengatakan ada 16 penyedia barang dan jasa dalam kontrak itu.