Cikalong Wetan (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengtemukakan, pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan memberikan efek berantai pengembangan kawasan dan transportasi publik.

Saat meresmikan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di kawasan perkebunan Walini, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis, Presiden Jokowi mengatakan bahwa keberadaan proyek itu akan mendorong kawasan di sekitarnya berkembang secara ekonomi.

"Saat kereta cepat ini selesai, LRT di Bandung juga selesai, yang diminta bukan hanya Bandung, tapi Bandung Raya. Saya jawab dan putuskan langsung akan kita selesaikan," demikian Presiden Jokowi.

Di kawasan Bandung Raya saat ini juga tengah dibangun jalur kereta ringan (light rail transportation/LRT) yang akan terhubung dengan berbagai fasilitas perhubungan darat.

Direktur PT Kereta Cepat Indonesia China Hanggoro Budi Wiryawan dalam laporannya mengatakan, proyek yang ditargetkan selesai pada 2018 itu mayoritas menggunakan tenaga kerja Indonesia.

Tenaga kerja asal Tiongkok hanya terbatas pada tenaga ahli, dan menurut dia, saat pengoperasian kereta cepat akan ada 28.000 tenaga kerja yang terserap.

Kereta cepat Jakarta-Bandung senilai Rp70 triliun dibiayai 75 persen dari pinjaman infrastruktur Tiongkok dan 25 persen pembiayaan dalam negeri RI.

Presiden Jokowi mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur model ini.

Menurut Kepala Negara, APBN digunakan bagi pembangunan infrastruktur di luar Jawa sehingga pembangunannya merata.

"Dengan model pembiayaan mandiri BUMN Tiongkok dan Indonesia, maka pemerintah bisa konsentrasi gunakan dana APBN untuk bangun infrastruktur di Sumatera, Papua dan lainnya," kata Presiden.

Pembangunan kereta cepat itu diyakini Presiden akan juga memicu inisiatif di daerah lainnya untuk pengembangan infrastruktur transportasi publik.

Dalam pencanganan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut, Presiden didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri BUMN Rini Sumarno, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Dari pemerintah Tiongkok hadir pejabat di bawah Wakil Perdana Menteri Tiongkok Wang Yong dan Duta Besar Tiongkok Xie Fang serta perwakilan perusahaan kereta cepat Tiongkok.