Jakarta (ANTARA News) - Gerakan #KamiTidakTakut yang dibuat masyarakat di media sosial untuk menyikapi aksi terorisme di Jalan MH Thamrin Jakarta, Kamis (14/1), harus menjadi dukungan nyata bagi pencegahan terorisme yang sedang digalakkan oleh pemerintah, kata anggota DPR Arsul Sani.

"Ketidaktakutan masyarakat terhadap aksi teror kita pandang sebagai hal positif. Ini jadi modal dasar kuat untuk mendukung pemberantasan terorisme dan kelompok radikal tertentu," katanya di Jakarta, Selasa.

Tantangannya, lanjut Arsul, jajaran pemerintah harus bisa mengubah ketidaktakutan masyarakat itu menjadi sebuah dukungan nyata terhadap kegiatan pencegahan maupun penindakan terorisme di Indonesia.

"Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentu berperan," ujar anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP itu.

Menurut Arsul, masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam pencegahan terorisme. Karena itu, masyarakat dituntut untuk peka dan selektif dalam mengamankan lingkungannya dari kemungkinan dijadikan tempat tinggal pelaku.

Selain itu, masyarakat juga dituntut meningkatkan pemahaman ideologi bangsa yaitu Pancasila dan bagi umat Muslim juga dituntut untuk memperkuat pemahaman agama Islam yang moderat.

"Ke depan aspek pencegahan menjadi sangat penting dan merupakan kerja besar pemerintah bersama elemen masyarakat. Program deradikalisasi, misalnya perlu lebih diintensifkan dan diekstensifkan dengan kerja sama dengan seluruh jajaran pemerintah, lembaga negara, dan organisasi kemasyarakatan," kata Arsul.

Ia menegaskan bahwa aksi terorisme tidak bisa dihabisi dengan cara penindakan, apalagi ketika proses penindakan itu mengesampingkan sisi-sisi hak asasi manusia (HAM) dan menjauhi prinsip-prinsip legalitas (due process of law) yang benar.

Terkait keberadaan ISIS, Arsul melihat satu sisi ISIS merupakan gerakan radikal yang harus diperangi karena melakukan kejahatan kemanusiaan dalam skala luas. Namun dari sudut pandang lainnya, ISIS juga harus dipahami sebagai respons sekelompok radikal umat Islam terhadap ketidakadilan Barat dalam menyikapi problem kemanusiaan, ekonomi, sosial, dan politik.

"Dalam konteks sudut pandang yang terakhir ini, maka sebagai pemerintahan yang mayoritas rakyatnya adalah umat Islam, Pemerintah Indonesia perlu lebih kritis dalam merespons sikap-sikap Barat ketika bersentuhan dengan dunia dan masyarakat Islam," kata dia.