Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi telah melapor kepadanya dan Presiden Joko Widodo untuk mengumumkan hasil kinerja kementerian dan lembaga pemerintah kepada publik.

"Sudah sebenarnya. Tetapi ini kan sama saja dengan Adipura, Kalpataru, penghargaan koperasi, apa bedanya? Dianggapnya biasa-biasa saja supaya ada perbaikan, namanya saja akuntabilitas," kata JK, Rabu.

Dia mengingatkan para pimpinan kementerian dan lembaga tidak gaduh karena penilaian itu adalah kegiatan rutin dari kementerian pimpinan Yuddy.

"Ini bukan menteri yang dinilai, jangan lupa ya, tetapi instansinya yang dinilai. Kalau menteri itu ya Presiden yang menilai. Jadi bukan dikatakan yang jelek Jaksa Agung-nya, tetapi yang dinilai itu instansinya," jelas JK.

Penilaian terhadap instansi kementerian dan lembaga yang buruk tidak selalu disebabkan kinerja seorang menteri, melainkan bisa disebabkan oleh jajaran di bawahnya.

"Jadi, mungkin saja yang salah bukan menterinya. Mungkin sekjennya, dirjennya, kepala bironya, tetapi bahwa tanggung jawab itu ada di menteri, memang iya," katanya.

Peringkat dalam laporan akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga diharapkan dapat memperbaiki sistem dalam instansi itu, namun laporan tersebut tidak berhubungan dengan wacana perombakan kabinet.

"Tidak ada hubungannya dengan reshuffle. Rapor itu kan tidak bersifat umum, macam-macam, ada soal keterbukaan, ada soal ketertiban administrasi, jadi bukan rapor itu (reshuffle)," kata JK.

Dia menjelaskan evaluasi itu adalah laporan kinerja kementerian demi meningkatkan kemampuan kerja kementerian. "Itu memang tugas kementerian untuk memberi nilai macam-macam, supaya ada insentif biar maju," ujar JK.