Denpasar (ANTARA News) - Ketua Pelaksana Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan konsolidasi nasional yang dihadiri perwakilan provinsi di antaranya membahas dan mengevaluasi hasil Pilkada, selain membahas wacana Musyawarah Nasional (Munas).

"Konsolidasi nasional DPP Partai Golongan Karya kali ini selain membahas masalah internal partai, juga mengevaluasi hasil Pilkada lalu, termasuk juga menghadapi Pilkada 2017 di sejumlah provinsi, kabupaten dan kota di Tanah Air," kata dia di sela acara konsolidasi nasional di Sanur, Denpasar, Bali, Senin malam.

Konsolidasi ini juga membahas musyawarah nasional, tetapi yang ditekankan dalam konsolidasi adalah jalan keluar menyelamatkan Partai Golkar.

"Untuk menggelar musyawarah nasional harus diusulkan dua per tiga dari pengurus partai yang ada di provinsi. Adanya desakan untuk segera melakukan Munas tidak tidak bisa dilakukan begitu saja, tapi tetap memperhatikan usulan dari suara pengurus di provinsi," ujar Nurdin.

Menurut Nurdin, Munas tidak bisa atas kesepakatan antara Aburizal Bakrie dengan Agung Laksano saja, tetapi juga harus memperhatikan pengurus partai di provinsi di mana sekurang-kurangnya dua per tiga pengurus provinsi menyetujui Munas.

"Saya pun tidak setuju kalau dipaksakan menggelar Munas tersebut. Tetapi harus memperhatikan suara dari pengurus partai yang ada di provinsi," katanya.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan pertemuan konsolidasi nasional ini ada beberapa agenda yang akan dibahas, termasuk juga pencabutan terkait Surat Keputusan Kemenkum dan HAM.

"Jadi dalam pertemuan ini tidak ada keputusan, melainkan hasil pembahasan tersebut akan disampaikan kepada Ketua Umum dalam bentuk rekomendasi," katanya.