Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Keuangan menyerap pembiayaan sebelum tahun pelaksanaan anggaran (pre-funding) yang digunakan untuk program-program pembangunan pada Januari 2016 sebesar Rp63,4 triliun, kata Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko Kemenkeu Robert Pakpahan.

Robert Pakpahan di Jakarta, Senin, mengatakan skema pre-funding ini dilakukan agar pemerintah dapat mengebut pelaksanaan proyek-proyek pembangunan sejak awal 2016, ketika penerimaan dari APBN 2016 baru mulai berjalan.

"Di antaranya dari yang kami eksekusi Desember 2015 yakni dua Surat Utang Negara (SUN) valuta asing, yang masing-masing nilainya Rp31,16 triliun dan Rp17,31 triliun," kata dia.

Dua SUN yang dijelaskan Robert tersebut adalah RI0126 dengan tenor 10 tahun dan RI0146 dengan tenor 30 tahun, yang diterbitkan awal Desember lalu 2015.

Selain SUN valas tersebut, Kemenkeu juga mengeluarkan SUN berdenominasi rupiah yakni FR070 dan FR046 nilai masing-masing Rp7 triliun dan bertenor 10 tahun.

"Kemudian satu seri sukuk PBS009 sebesar Rp1 triliun pada 10 Desember lalu, yang jatuh tempo pada Januari 2018 melalui private placement pada BLU," kata Robert.

Robert juga mengatakan dalam beberapa waktu ke depan, pihaknya akan melakukan empat kali penerbitan surat utang negara, termasuk penerbitan dua Surat Utang Negara Syariah (SUKUK). Sementara, Robert mengaku masih mengkaji untuk penerbitan surat utang dengan denominasi yuan.

"Dalam radar kami juga kami pertimbangkan renmimbi bond apakah Panda Bond untuk di dalam negeri (Tiongkok) maupun Dimsum Bond di Hongkong," kata dia.

Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Suahasil Nazara mengatakan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sejak awal tahun akan berkontribusi pada pemulihan perekonomian yang lebih cepat.

Dari sisi anggaran pemerintah, Suahasil memperkirakan realisasi belanja modal dari APBN 2016 akan tidak jauh berbeda dengan realisasi di APBN-P 2015 sebesar Rp213 triliun, dari total belanja modal 2015 sebesar Rp290,3 triliun.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2016 sebesar 5,3 persen, dengan target belanja negara Rp2.095 triliun dan pendapatan negara Rp1.822 triliun.