Makassar (ANTARA News) - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan terus fokus mengembangkan program "Kuliner Lorong" untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat "Kota Daeng".

Wakil Wali Kota Makassar Syamsu Rizal di Makassar, Rabu, mengatakan telah melakukan kerjasama atau penandatanganan MoU dengan salah satu tokoh (pengusaha) untuk bisa lebih memaksimalkan produk yang dihasilkan setiap lorong di daerah itu.

"Kita beberapa bulan lalu sudah ada penadatangan kesepakatan dengan salah satu tokoh untuk bisa memproduksi beberapa produk yang dihasilkan masyarakat lorong di Makassar," jelasnya saat menghadiri acara "Makassar Green Food Festival" yang dilaksanakan di Benteng Rotterdam, Makassar, Sulsel.

Adapun produk yang ini dikembangkan di beberapa lorong di Makassar itu berasal dari berbagai bahan dan hasil pertanian seperti sayuran, buah, kerajinan tangan, kesenian, kue dan menu makanan.

Khusus untuk kue, lanjutnya, pihaknya sudah menurunkan tim kesehatan untuk melakukan verifikasi mulai dari peralatan yang digunakan, ataupun bahan-bahan yang dipergunakan dalam pembuatan kue tersebut.

Pihaknya juga melakukan berbagai pelatihan bagi masyarakat agar hasil ciptaannya bisa lebih diterima dan bersaing di pasar lokal.

"Kalau tidak salah ada empat tim yang turun di kecamatan untuk melakukan verifikasi terhadap panganan tradisional," katanya.

Setelah itu, lanjut dia, pihaknya akan memasarkan dan menjual ke berbagai instansi pemerintah Kota Makassar. Untuk langkah awal, kata dia, target penjualan memang difokuskan bagi pegawai di seluruh lingkup Pemkot Makassar.

Ia menjelaskan, seluruh SKPD di Pemkot Makassar diwajibkan untuk membeli produk yang dihasilkan dari lorong. Artinya jika masih ada produk di lorong maka pegawai tidak diperbolehkan membeli di tempat lain.

"Kecuali harga berbeda dan mutu berbeda itu kita bolehkan. Tapi jika kualitas produk memang sama maka wajib hukumnya untuk memprioritaskan produk dari lorong," ujarnya.

Menurut dia, untuk persaingan usaha tetap ada. Namun Pemkot Makassar telah berkomitmen untuk tidak membolehkan masyarakatnya bersaing dengan pengusaha yang memiliki banyak modal dan investasi. Harus ada tritmen agar masyakarat bisa berkembang.

"Kan tidak boleh orang miskin dan orang kaya dibiarkan bersaing bersama. Tidak boleh orang terpelajar dan tidak, disamakan ujiannya. harus ada perbedaan untuk tetap menjaga produk masyarakat bisa berjalan," katanya.