Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Luar Negeri RI mengaku terkejut dengan status koalisi negara-negara Islam untuk melawan ISIS yang dipimpin Arab Saudi yang ternyata merupakan aliansi militer.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu, menjelaskan pada Jumat pekan lalu Menlu Arab Saudi mengajak pemerintah Indonesia untuk bergabung dalam koalisi demi menangkal bahaya teroris radikal ISIS.

"Kita sedikit terkejut karena yang disampaikan pada pekan lalu ajakan untuk membentuk pusat koordinasi penanggulangan teroris, tapi yang terlihat sekarang justru sebuah aliansi militer," tutur Arrmanatha.

Oleh sebab itu hingga saat ini pemerintah belum bisa memberikan kepastian untuk bergabung dengan koalisi yang terdiri dari 34 negara-negara Islam di Timur Tengah, Afrika, dan Asia itu.

"Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi Indonesia untuk mengetahui kerangka acuan kerja koalisi tersebut, agar tahu posisi kita lebih lanjut," ujarnya.

Indonesia, menurut dia, masih menunggu term of reference (acuan kerangka kerja) dan modalitas dari Arab Saudi sehubungan dengan ajakan koalisi internasional itu.

Kementerian Luar Negeri RI menyambut baik setiap upaya menangkal radikalisme dan terorisme, baik melalui pendekatan lunak atau keras, jelasnya.

Akan tetapi dia menekankan perlunya kepastian kerangka kerja dari pihak Arab Saudi sebagai pelopor koalisi, agar mengetahui arah dan fokus dari kerja sama itu.

"Kita selalu tekankan itu, tapi dari ajakan Arab Saudi kemarin tidak dijelaskan arahnya ke mana, tujuannya, fokusnya apa. Jika sudah ada kerangkanya, kita pun bisa menyesuaikan dengan prinsip-prinsip di Indonesia," kata Arrmanatha.