Jakarta (ANTARA News) - Setara Institute, Hendardi, menilai kehadiran Menteri Koordinator bidan Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Panjaitan, tidak relevan dengan tugas Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk memastikan pelanggaran etika atas Ketua DPR, Setya Novanto.

"Sesungguhnya tidak relevan dengan tugas MKD untuk memastikan adanya pelanggaran etika kategori berat atas Setya Novanto. Apalagi kinerja MKD sudah tidak lagi menjanjikan dapat mengungkap kebenaran," kata Ketua Setara Institute, Hendardi, dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin.

Menurut Hendardi, Panjaitan tidak hadir dalam pertemuan antara Ketua DPR, Setya Novanto, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha minyak M Riza Chalid.

"Luhut dicatut namanya, karena itu Panjaitan sebaiknya melaporkan tindakan pencatutan itu ke polisi. Bukan malah marah-marah dan sesumbar akan melawan siapapun yang sensasional," tutur Hendardi.


Baca : Luhut: Saya terganggu, begitu juga keluarga saya

Hendardi mengatakan, dengan Panjaitan melapor ke aparat penegak hukum, maka klarifikasi atas peristiwa pencatutan tidak menimbulkan kegaduhan.


"Upaya pelaporan Novanto dan Reza adalah demi kehormatan diri dan menjaga wibawa negara karena Panjaitan adalah pejabat negara," ujarnya.