Nusa Dua, Bali (ANTARA News) - Penyelenggaraan Forum Demokrasi Bali ke-8 (Bali Democracy Forum) sebagai agenda tahunan untuk mempromosikan demokrasi di Asia Pasifik, mendapat sambutan baik dari berbagai negara.

Wakil Menteri untuk Asia Pasifik Republik Islam Iran Ebrahim Rahimpur dalam pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fachir mengatakan bahwa Iran selalu aktif berpartisipasi dalam ajang demokrasi tersebut, bahkan mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmaddinejad menghadiri BDF ke-5 pada 2012.

"Iran melihat (BDF) ini ide bagus untuk mempromosikan nilai-nilai demokrasi tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di negara-negara Islam," ujar Wamenlu A.M. Fachir usai pertemuan bilateral di sela-sela acara BDF di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Salah satu hasil perkembangan demokrasi yang sangat dirasakan Iran yaitu pencabutan sanksi ekonomi internasional.

Seiring bertambahnya minat berbagai negara untuk melihat peluang ekonomi di Iran, Wakil Menteri Ebrahim mengundang Indonesia untuk ikut bekerja sama dalam bidang ekonomi.

"Kami katakan bahwa Presiden Joko Widodo merencanakan berkunjung ke Iran pada paruh pertama 2016 untuk memenuhi undangan Presiden Hassan Rouhani. Kunjungan itu juga untuk menindaklanjuti sejumlah rencana kerja sama yang sudah dilakukan oleh sejumlah menteri Indonesia yang berhubungan dengan Iran seperti Menteri ESDM dan Menteri Keuangan," kata Fachir.

Seperti halnya Iran, Namibia juga menilai penyelenggaraan BDF dapat digunakan untuk menerjemahkan hubungan baik dalam bidang politik menjadi kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan dengan Indonesia.

Kerja sama perdagangan Indonesia-Namibia, kata Fachir, terbilang kecil senilai 2,4 juta dolar AS per tahun sehingga perlu ditingkatkan.

"Kita (pemerintah) sebagai fasilitator akan mendorong para pelaku bisnis untuk merambah ke Namibia karena peluangnya cukup besar dan pendapatan per kapitanya pun tinggi sekitar 5.700 dolar AS," tutur Wamenlu Fachir setelah berdialog dengan Wakil Menteri Hubungan dan Kerja Sama Internasional Namibia Maureen Hinda-Mbazira.

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN, dan dan Timor Leste Moazzam Malik menilai BDF merupakan ide sempurna dengan mengumpulkan berbagai negara dalam sebuah diskusi tentang pengembangan demokrasi inklusif dan apa yang mampu dicapai masyarakat melalui demokrasi.

Menurut dia, Indonesia adalah contoh menonjol sebuah negara demokratis di Asia dengan populasi mayoritas Muslim dan ekonomi yang dinamis.

"Kami mendukung BDF, kami rasa upaya Indonesia sebagai penyelenggara BDF sangat terpuji. Kami siap bekerja sama untuk mendukung proses demokrasi di Asia Pasifik lewat BDF," tutur Moazzam.

Ia berharap pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri bisa terus menyelenggarakan BDF dengan pembahasan yang lebih substantif dan kesempatan membahas isu-isu kontroversial seperti ekstresmisme, pluralisme, toleransi, kesesuaian Islam dengan demokrasi, dan bagaimana warga Muslim hidup dengan nilai-nilai demokrasi.