Jakarta (ANTARA News) - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyebut politik uang dan kampanye di luar jadwal sebagai bentuk pelanggaran yang kerap dilakukan tim sukses peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini.

"Tim sukses itu masalah pelanggarannya berupa politik uang, kampanye di luar jadwal, dan berupaya untuk mempengaruhi netralitas," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini di Jakarta, Kamis.

Namun Perludem belum punya data lengkap mengenai pelanggaran tim sukses, masih mengumpulkannya dari 264 daerah yang melakukan pilkada.

"Tim sukses tidak akan terang-terangan melakukan pelanggaran. Jika ada ditemukan pun data atau jumlahnya tidak akan banyak. Ada, tapi tidak dominan," katanya.

Ia mengatakan pelanggaran oleh tim sukses serupa tidak hanya dijumpai di Indonesia melainkan juga dalam pemilihan umum di negara lain seperti Sri lanka, Pakistan, Nepal, dan Myanmar.

Dia juga mengatakan bahwa setiap negara punya tantangan sendiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum, demikian pula Indonesia, yang masih menjalani proses demokrasi sejak reformasi 1998-1999.

"Indonesia tantangannya ada pada pengaruh elit yang belum siap kalah sehingga mempengaruhi pelanggaran pemilu," katanya.