Tangerang (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan ada dua tahapan yang harus diwaspadai dan rawan konflik yakni penghitungan suara dan penetapan kepala daerah terpilih.

"Kedua tahapan itu rawan konflik maka pengamanan harus ketat. Setiap tahapan memiliki pengawasan yang penting dari aparat," kata Tjahjo Kumolo saat memantau Pilkada di Tangerang Selatan, Banten, Rabu.

Secara garis besar, Menteri telah mengapresiasi upaya kepolisian dan TNI dalam menjaga keamanan Pilkada serentak.

Begitu pula dengan KPU yang telah melaporkan jika pelaksanaan Pilkada serentak telah siap dan berjalan lancar.

Adapun kaitan mengenai adanya daerah yang ditunda pelaksanaan Pilkada, hal itu di luar dari prediksi. Sebab, masalah hukum dan alam bisa saja menunda pelaksanaan Pilkada dan tahapan.

"Mengenai pilkada yang ditunda, kita harap agar saat pelantikannya sama dan tidak tertunda. Maka itu, kita telah susun tahapan selanjutnya," ujarnya.

Menteri juga mengungkapkan bila pilkada serentak kali ini akan menjadi evaluasi untuk pelaksanaan di event tahun 2019.

Karena, saat tahun 2019 nantinya, akan dilaksanakan Pemilu Nasional dan pemilihan di tingkat daerah yakni Gubernur, Walikota, Bupati dan DPRD.

"Kita akan evaluasi pelaksanaan Pilkada kali ini untuk event selanjutnya. Sebab, akan dilakukan pilkada serentak lainnya di tahun berikutnya," ujarnya.

Kapolda Metro Jaya, Irjen Tito Karnavian menuturkan, telah membagi tiga jenis wilayah kerawanan dalam Pilkada.

Ketiga jenis kerawanan tersebut yakni wilayah aman, wilayah rawan 1 dan wilayah rawan 2. Untuk wilayah Depok dan Tangerang Selatan masuk wilayah rawan 1 karena dikuasai dua kelompok dengan satu kelompok yang mendominasi.

"Untuk analisa di lapangan, Tangerang Selatan dan Depok masuk dalam wilayah rawan satu, bukan rawan dua," tegasnya.