Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kemenhub dan Pemprov DKI Jakarta berkoordinasi mencegah kecelakaan di perlintasan kereta api seperti yang terjadi pada Minggu pagi (6/12) di daerah Angke Jakarta Barat.

"Arahan beliau agar kita berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta, sebenarnya sudah kita mulai kemarin," kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan Kemenhub akan melanjutkan koordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta terkait upaya pembenahan disiplin awak angkutan umum, termasuk Metromini.

"Juga pembahasan bagaimana mengatasi secara permanen perlintasan-perlintasan sebidang itu," ucapnya.

Menurut dia, upaya pendisiplinan antara lain perlu ada petugas gabungan yang memeriksa, misalnya, pengemudi apakah mempunyai SIM yang sesuai atau tidak.

"Kemudian pemeriksaan kesehatan pengemudi, terus kelaikan kendaraan dan sebagainya," tuturnya.

Mengenai solusi perlintasan sebidang, Jonan mengatakan pilihan solusinya ada dua apakah rel mau ditaruh di atas atau dibuat underpass.

"Ada yang berpendapat kalau underpass tidak muat banyak, ya harus diperlebar," imbuhnya.

Ia menyebutkan untuk jalur rel di atas memang merupakan solusi yang lebih permanen hanya saja biayanya lebih mahal. "Mungkin puluhan kali lipat jika dibanding dengan buat underpass atau flyover," tukasnya.

Menhub menyebutkan saat ini terdapat paling tidak 200 perlintasan kereta api sebidang.

"Perlintasan yang resmi pasti ada penjaganya, kalau tidak resmi tidak ada," tambahnya.

Ia menyebutkan jika perlintasan itu ada di jalan negara maka yang mengadakan petugas tersebut Kemenhub. "Kalau jalan provinsi atau kabupaten, itu pemda yang menyediakan," kata Menhub Ignasius Jonan.