Jakarta (ANTARA News) - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan partainya tidak membenarkan kekuatan politik digunakan untuk memperpanjang kontrak PT Freeport di Indonesia dan menilai ada kepentingan pihak tertenu untuk memperpanjang kontrak ini.

Pernyataan Hasto disampaikan menyusul muncul rekaman percakapan antara Ketua DPR Setya Novanto dengan pengusaha Riza Chalid dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin.

"Saya melihat seluruh persoalan-persoalaan ini tidak terlepas dari pertarungan kepentingan ketika ada upaya-upaya dari pihak tertentu untuk memperpanjang PT Freeport sebelum waktunya," kata Hasto setelah menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Akhir Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 di kantor KPU, Minggu.

Ia sependapat dengan Presiden Joko Widodo bahwa pembahasan kontrak PT Freeport hanya bisa dilakukan pada 2019.

"Itu sesuai dengan ketentuan UU Minerba, jadi harus kita jaga. Namun, ketika ada pihak-pihak yang kemudian mencoba melakukan negoisasi dengan menggunakan kekuatan politiknya, tentu saja ini kurang bisa dibenarkan," kata Hasto.