Jakarta (ANTARA News) - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengakui kebijakan politik yang dijalankan pemerintah, terutama di daerah, masih banyak yang tidak berlandaskan ilmu pengetahuan (sains).

"Kebijakan pemerintah, khususnya di pemerintah daerah, kami akui belum berbasis pada sains dan kajian-kajian ilmiah," ujar Kepala LIPI Iskandar Zulkarnain kepada Antara di kantornya, Jakarta, Jumat.

Menurut Iskandar, selama ini kebijakan pemerintah daerah masih bersifat pragmatis dan cenderung untuk menyelesaikan masalah dengan instan. Ini yang menyebabkan banyak program yang tidak berkelanjutan.

Sementara di level nasional, lanjut dia, pemerintah sudah menunjukkan sudah menunjukkan peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari terlibatnya para ilmuwan setingkat profesor dalam menyusun kebijakan singkat ("policy brief").

"Itu yang menjadi landasan bagi pengambil keputusan untuk membuat kebijakan berdasar ilmu pengetahuan," tutur Iskandar.

Terkait hal ini, Ketua Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) Jamaluddin Jompa juga menyatakan Indonesia belum terlalu menyandarkan kebijakan pada ilmu pengetahuan.

"Pemerintah Indonesia tidak pernah menyandarkan kebijakannya pada ilmu pengetahuan," ujar Jamaluddin.

Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin tersebut sangat menyayangkan hal ini.

Dalam pandangannya, itulah yang membuat kebijakan yang disusun pemerintah jarang sekali tepat sasaran. Ia mencontohkan keadaan yang ditemukannya di daerah pesisir, yang menjadi pusat kemiskinan di Indonesia.

Di tengah kekayaan luar biasa dari sumber hayati dan non-hayati laut, jutaan rakyat, yang menggantungkan hidupnya dari ikan justru hidup tertatih-tatih demi sesuap nasi.

"Pemerintah tidak pernah benar-benar mengkaji secara ilmiah, seperti secara sosio-ekologis, penyebab susahnya hidup di pesisir. Karakteristik masyarakat itu berbeda-beda, tidak bisa digeneralisasi," kata dia.