Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengingatkan potensi pelebaran defisit anggaran hingga mendekati tiga persen terhadap PDB pada akhir tahun, karena hal tersebut menyalahi ketentuan berlaku.

"Tentu saja, 2,7 persen itu sudah berada pada level yang harus dijaga, karena batasnya tiga persen," katanya di Jakarta, Rabu.

Darmin mengakui salah satu penyebab pelebaran defisit anggaran tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya penerimaan pajak, yang hingga akhir tahun diproyeksikan hanya mencapai kisaran 85 persen.

Menurut dia, dua hal yang bisa menjadi alasan realisasi penerimaan pajak tidak sesuai harapan pada 2015 adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi dan target dalam APBN-P yang terlalu tinggi.

"Ini urusan ekonomi yang melambat, sehingga menghasilkan penerimaan pajak yang melambat. Tapi pada saat yang sama target yang ditetapkan juga terlalu tinggi. Kombinasi dari dua itu," katanya.

Darmin pun memberikan apresiasi kepada Sigit Priadi Pramudito yang mundur dari jabatan Direktur Jenderal Pajak sebagai bentuk pertanggungjawaban karena penerimaan pajak hingga akhir tahun dipastikan tidak tercapai.

"Dia mundur karena merasa bertanggung jawab bahwa apa yang direncanakan tidak tercapai. Menurut saya, kita harus menghormati keputusan Dirjen," kata Darmin yang juga mantan Direktur Jenderal Pajak.

Pemerintah sudah menyiapkan antisipasi apabila defisit anggaran makin melebar dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar 1,9 persen terhadap PDB, salah satunya dengan menambah pembiayaan melalui penerbitan surat utang dan menambah pinjaman dari lembaga multilateral.

Potensi pelebaran defisit anggaran tersebut telah terlihat sejak pertengahan 2015, ketika itu realisasi penerimaan pajak masih di bawah kisaran 30 persen, sehingga defisit anggaran akhir tahun diproyeksikan mencapai 2,23 persen terhadap PDB.

Berbagai upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengupayakan peningkatan penerimaan tidak membuahkan hasil karena adanya perlambatan ekonomi, penurunan harga komoditas global, reformasi sistem perpajakan yang belum optimal dan kebijakan ekstensifikasi yang kurang maksimal.