Menteri Agraria tegaskan lahan pemerintah dukung "sejuta rumah"
2 Desember 2015 22:42 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan (kiri) berpidato saat Rakernas Real Estat Indonesia (REI) disaksikan Ketua BPO REI Setyo Maharso (kedua kanan) dan Wakil Ketua Umum REI Erlangga Satriagung (kedua kiri) di Jakarta, Rabu (2/12). Rapat Kerja Nasional REI 2015 ini bertemakan "Mensinergikan Pembangunan Satu Juta Rumah, Peningkatan Investasi Properti dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional". (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Ferry Mursyidan Baldan menyebutkan lahan milik pemerintah memungkinkan dijadikan pemukiman untuk mendukung program "Sejuta Rumah" bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Lahan itu bisa dikembangkan untuk mendukung program Sejuta Rumah," kata Ferry di Jakarta, Rabu.
Ferry mengatakan lahan milik pemerintah pusat maupun daerah dapat dioptimalkan agar bermanfaat bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.
Ferry menyatakan organisasi Real Estate Indonesia (REI) sebagai pengembang properti bisa berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna memetakan lokasi lahan pemerintah yang dapat dimanfaatkan menjadi pemukiman bagi MBR.
"Bisa berkoordinasi untuk menentukan titik mana saja yang layak dan memenuhi kriteria menjadi perumahan rakyat," ucap mantan anggota Komisi II DPR RI itu.
Namun Ferry menuturkan lahan milik pemerintah dibangun menjadi perumahan rakyat itu yang belum termanfaatkan.
"Ketika lahan negara itu tidak dimanfaatkan maka itu bisa dilepas," ujar Ferry.
Ferry berpikir pemanfaatan lahan negara yang belum digarap dapat mempercepat program pembangunan sejuta rumah.
Bahkan, Ferry mengungkapkan Presiden Joko Widodo mendukung pemanfaatan lahan yang belum tergarap.
(T014)
"Lahan itu bisa dikembangkan untuk mendukung program Sejuta Rumah," kata Ferry di Jakarta, Rabu.
Ferry mengatakan lahan milik pemerintah pusat maupun daerah dapat dioptimalkan agar bermanfaat bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.
Ferry menyatakan organisasi Real Estate Indonesia (REI) sebagai pengembang properti bisa berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna memetakan lokasi lahan pemerintah yang dapat dimanfaatkan menjadi pemukiman bagi MBR.
"Bisa berkoordinasi untuk menentukan titik mana saja yang layak dan memenuhi kriteria menjadi perumahan rakyat," ucap mantan anggota Komisi II DPR RI itu.
Namun Ferry menuturkan lahan milik pemerintah dibangun menjadi perumahan rakyat itu yang belum termanfaatkan.
"Ketika lahan negara itu tidak dimanfaatkan maka itu bisa dilepas," ujar Ferry.
Ferry berpikir pemanfaatan lahan negara yang belum digarap dapat mempercepat program pembangunan sejuta rumah.
Bahkan, Ferry mengungkapkan Presiden Joko Widodo mendukung pemanfaatan lahan yang belum tergarap.
(T014)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2015
Tags: