Jakarta (ANTARA News) - Bank Indonesia menyatakan kebijakan suku bunga acuan (BI rate) yang dijaga ketat di level 7,5 persen sejak awal tahun salah satu tujuannya yakni untuk menjaga agar tidak terjadi arus modal keluar (capital outflow).

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan, Bank Indonesia belum dapat menurunkan BI rate seperti yang dilakukan sebelumnya oleh Bank Sentral AS dan Bank Sentral Eropa, untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi.

"Karena yang dibutuhkan oleh negara ini adalah valas (valuta asing). Pendanaan untuk surat utang pemerintah itu 37 persen yang beli asing. Penting jaga dana yang masuk untuk biayai APBN. Kita harus jaga agar modal tidak keluar," ujar Mirza dalam sebuah seminar, di Jakarta, Kamis.

Menurut Mirza, saat ini, tidak mungkin negara ini bisa tumbuh tanpa ada bantuan modal dari luar negeri. Oleh karena itu, perlu arahan kebijakan agar Indonesia tidak terus bergantung terhadap modal asing.

"Kalau terkait portofolio, kita harus besarkan dana pensiun, asuransi, dan reksa dana," kata Mirza.

Selain itu, lanjut Mirza, penanaman modal asing (PMA) yang masuk ke dalam negeri harus seimbang antara ekuitas dan pinjamannya. Ia menilai, banyak PMA yang masuk tapi masih bayar bunga ke luar negeri.

"Kita harus undang PMA yang equity dan borrowing-nya seimbang. Jadi struktur permodalan PMA juga harus diperbaiki. Kita shift (geser) ketergantungaan terhadap modal dari luar negeri. Kebijakan-kebijakan harus ke arah sana," ujar Mirza.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada Selasa (26/11) lalu memutuskan untuk kembali mempertahankan tingkat suku bunga acuan ( BI Rate) sebesar 7,5 persen dengan suku bunga Deposit Facility 5,5 persen dan Lending Facility pada level 8 persen.

Kendati BI rate tetap, bank sentral memutuskan untuk menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dalam Rupiah, dari sebelumnya 8 persen menjadi 7,5 persen berlaku efektif sejak 1 Desember 2015.

"Kemarin kami melonggarkan kebijakan moneter dengan penurunan GWM, instrumen moneter yang juga banyak dilakukan bank sentral lain. Mereka gunakan itu, baru kemudian menurunkan suku bunga," kata Mirza.