Makassar (ANTARA News) - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Badrodin Haiti mengingatkan kepada semua pihak, agar jangan mempolitisasi birokrat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang digelar tahun ini.

"Saya ingatkan, jangan ada politisasi birokrat. PNS harus netral dan menjunjung tinggi netralitasnya itu karena ada undang-undang yang mengaturnya," ujarnya di Makassar, Selasa.

Dia mengatakan, pegawai negeri sipil (PNS) seperti halnya dengan aparat kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diminta untuk menjunjung tinggi netralitas itu dalam setiap momen pemilihan umum.

Oleh karena itu, Badrodin meminta kepada semuanya, terutama bagi petahana (incumbent) agar tidak memanfaatkan aparatur pemerintah dalam meraih suara yang banyak dan keluar menjadi pemenang di pilkada.

"Misalnya, ya, incumbent maju. Kemudian, ada instruksi mulai tingkat kabupaten sampai tingkat desa ada memobilisasi massa. PNS harus netral, seperti TNI dan Polri," katanya.

Kapolri mencontohkan, politisasi birokrat dengan menggerakkan aparatur pemerintah mulai dari tingkat pemerintah kabupaten (pemkab) yang berjenjang hingga ke tingkat kepala desa.

Menurut Badrodin, aparat pemerintah yang mempunyai struktur organisasi hingga tingkat kelurahan dan desa ditopang dengan program-program yang memudahkan untuk bisa memobilisasi massa.

"Itu tidak boleh dilakukan, anggota harus bisa bekerjasama dengan semua pihak, Panwaslu agar mengawasi dengan seksama ini. Jangan ada mobilisasi PNS," sebutnya.

Selain itu, Kapolri juga menerangkan, jika pilkada serentak tahun ini juga pastinya akan ada gangguan-gangguan dari segala lini, seperti yang terjadi pada pilkada sebelumnya.

Namun, ia mengemukakan, tingkat gangguan itu harus diatasi dan diantisipasi sedini mungkin oleh aparat keamanan yang telah ditugaskan di lapangan, dan semua anggotanya harus fokus dengan tugas masing-masing.

"Seluruh jajaran untuk merapatkan barisan dan melakukan antisipasi dini. Semua harus menjaga, kita antisipasi kerawananya, masih ada waktu untuk itu," katanya.

Ia mengemukakan, Polri beserta seluruh pihak terkait mulai saat ini harus kompak dalam menjaga situasi kondusif pilkada di Sulawesi Selatan.

"Semua pihak harus bersungguh-sunghuh menjaga pilkada agar ke depannya sukses. Di sini ada sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu), dan ada juga pemerintah daerahnya. Semua harus dikomunikasikan jika ada masalah," katanya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan Laode Arumahi mengungkapkan, jika PNS terbukti melanggar akan ada sanksi yang akan didapatkannya sesuai dengan pelanggarannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.