New York (ANTARA News) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, sepanjang pekan lalu (18-21 November) berada di Amerika Serikat (AS), dan menghadiri undangan dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), Jumat 20 November 2015.

Kunjungan kerja Basuki itu untuk memenuhi undangan Departemen Civil and Environmental Engeneering, untuk berbicara tentang Infrastructure Development and Challenge in Indonesia pada Conference on Infrastructure Innovation and Development.

Basuki mengungkapkan perkembangan pembangunan infrastruktur di bawah pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (JK).

Disampaikannya bahwa Indonesia harus menyelesaikan proyek-proyek yang belum selesai di tahun 2014. Selanjutnya, pemerintah yang baru harus membangun infrastruktur baru guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian PUPR menghadapi sejumlah kendala. Antara lain, disparitas infrastruktur di wilayah barat dan timur, tingkat urbanisasi yang tinggi, tingkat kompetitivenes Indonesia sebagai tujuan investasi yang relatif masih rendah, serta pemanfaatan sumber dalam alam yang belum cukup bijak dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Terkait sejumlah kendala tersebut, lanjut Basuki, kebijakan pembangunan infrastruktur yang diterapkan di Indonesia adalah; membangun 35 pusat-pusat pengembangan wilayah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan sesuai dengan rencana tata ruang nasional.

Hal ini, dikemukakannya, di satu sisi dilakukan untuk memecahkan masalah disparitas dan sekaligus untuk optimalisasi potensi Indonesia. Disisi lain, Indonesia juga berupaya meningkatkan ketahanan air lewat pembangunan, waduk, yang sekaligus dapat meningkatkan daya tahan pangan dan energi.

“Dari sisi konektivitas, Indonesia membangun sejumlah jaringan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di perbatasan,” tegas Menteri Basuki. Ditambahkannya pula, pemerintah berupaya memecahkan masalah perumahan, air minum, sanitasi, dan masalah daerah kumuh.

Dalam kesempatan yang sama, Basuki menyatakan bahwa pemerintah membuka ruang untuk kerjasama dengan investor. Sebab untuk melaksanakan semua pembangunan tersebut, tidak bisa semua dana disediakan pemerintah.

“Pemerintah telah melakukan sejumlah langkah yang memudahkan investor masuk, antara lain memudahkan pengurusan ijin, transparansi dan jaminan bagi investasi,” jelas Basuki.

Sebelum berbicara di MIT, Menteri Basuki juga berbicara di forum High Level Panel Debate on Water and Disasters - New Development Frame Work on Disaster Risk Reduction di Kantor Pusat PBB, Rabu 18 Nopember 2015, memenuhi undangan dari Mr.Han Seung-Soo, Special Envoy of United Nations Secretary- General For Disasters Risk Reduction and Water.

Dalam kesempatan yang penting ini, menteri Basuki membagi pengalaman Indonesia dalam mengelola Sumber Daya Air (SDA), mengurangi jumlah penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana, meningkatkan kesiapan Indonesia menghadapi bencana dan upaya peningkatan ketahanan Indonesia menghadapi bencana terkait air.

Potensi air di Indonesia, menurut Menteri Basuki, cukup besar, mencapai sekitar 5,9 triliun meter kubik setiap tahunnya. Namun demikian baru sekitatr 15,7 milyar meter kubik yang dikelola melalui bendungan atau sekitar 63 m3/orang/tahun dan hanya sekitar 11% dari daerah irigasi teknik Indonesia yang didukung oleh Bendungan. Hal ini menyebabkan Indonesia sangat rentan terhadap bencana banjir dan kekeringan.

Hal lain yang juga memperburuk keadaan adalah sekitar 57,5% penduduk Indonesia tinggal di pulau Jawa. Untuk memperbaiki hal ini, kata Basuki, di Indonesia dibangun bendungan-bendungan besar dan kecil serta merevitalisasi danau, situ dan tampungan air lainnya.

Meningkatkan kapasitas sungai sungai untuk mengalirkan debit-debit besar. Membangun 35 pusat-pusat pengembangan wilayah tersebar di seluruh Indonesia yang dirancang sesuai tata ruang nasional guna mengembangkan seluruh potensi Indonesia, mengurangi tekanan di Jawa dan mengurangi jumlah penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana, serta meningkatkan kualitas pengelolaan data hidrologi dan prakiraan bencana.

Di tingkat regional, menurut dia, Pemerintah RI juga mendorong kerja sama pengelolaan sumber daya alam dengan pembentukan Asia Water Council.

Ditambahkan oleh Basuki, Pemerintah Indonesia mencanangkan pembangunan 65 waduk dalam kurun 2015-2019. Selain itu, Indonesia juga mengembangkan energi yang berbasis air.

"Energi dari air sangat menguntungkan bagi kita. Lebih ramah lingkungan dan teknologinya lebih murah," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PUPR melaksanakan pertemuan bilateral dengan Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Pemerintah Belanda dan Presiden KOICA sebagai representative dari Pemerintah Korea. Dalam pertemuan tiga pihak ini dibahas percepatan pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi lingkungan hidup dan keaamanan Ibu Kota RI Jakarta dari bencana terkait air.