“Ada tata cara penyadapan. Merekam itu bagian dari penyadapan. Kalau semua orang bisa disadap dan jadikan alat politik, yang dirugikan adalah DPR meskipun menyangkut seseorang," kata dia, di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat.
Disebut-sebut adalah Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Ma'roef Sjamsoeddin (pensiunan marsekal muda TNI dan bekas wakil direktur BIN), yang merekam pembicaraan dengan Ketua DPR, Setya Novanto itu.
"Sepertinya membuat basah semua anggota DPR, kita kecipratan, siapa yang berkenpentingan. Siapa yang punya interest dengan situasi ini,” kata Khaeron.
Oleh karena itu, ia meminta agar aparat menelusuri rekaman tersebut.
“Ada hal yang perlu ditelusuri darimana rekaman itu, motifnya apa. Kalau ini jadi jebakan, tidak bisa dijadikan kesalahan bagi teman-teman di DPR,” kata politisi Partai Demokrat itu.
“Kalau merekam yang merupakan penyadapan tanpa seijin dari pihak yang berwenang. ini harus di-clear-kan dari berbagai sisi, baik dari sisi SN dan siapapun sehingga polemik tidak berkepanjangan,” kata dia.