Bandung (ANTARA News) - Direktur Center for Economik and Development Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Arief Ansori menyatakan berbagai penghargaan yang diberikan kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan Pemprov Jabar seharusnya berdampak pada tingkat kesejahteraan rakyatnya.

"Yang ada saat ini saya melihat hal itu (penghargaan-penghargaan Jabar) belum termanifestasikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Indikator tata kelola di Pemprov Jabar, tidak berkorelasi dengan kesejahteraan. Artinya ada ketimpangan," ujar Arief Anshory, di Kota Bandung, Senin (16/11).

Ditemui usai pemaparan hasil survei tentang Kinerja Pemerintah Daerah di Provinsi Jabar oleh PK2S FMIPA Unpad, Arief mengatakan bukti ketimpangan antara penghargaan dan kesejahteraan tersebut bertambahnya jumlah penduduk miskin di Jabar yg mencapai 196 ribu orang per Maret 2015.

"Dan saya rasa untuk Jabar dalam hal urusan pemda dari sisi pemerintahan tata kelola tak ada masalah. Namun, tata kelola tersebut belum menyentuh masyarakatnya secara langsung. Ini terbukti berdasarkan data BPS menyatakan jumlah penduduk miskin bertambah.

Menurut dia, jumlah penduduk miskin di Jabar bertambah karena terpengaruh keadaan industri manufaktur yang lesu sehingga hal tersebut membuat warga sulit memperoleh lapangan pekerjaan baru.

"Sebab kedua ialah warga miskin bertambah karena kota di Jabar banyak yang miskin dan sangat sensitif terhadap harga beras. Harga beras, dari Maret sampai September mengalami kenaikan sementara petani di Jabar banyak yang tak punya lahan lagi," kata dia.

Lebih lanjut ia mengatakan indeks pendidikan di Jabar juga masih rendah dan indeks tersebut berada di bawah indeks pendidikan secara nasional yakni lama sekolah di Jabar, masih diangka 8,11.

Sedangkan Provinsi DKI Jakarta, menurut dia, indeksnya sudah menyentuh nilai 11.

"Pun demikian dengan indeks atau angka kesehatan Jabar juga masih parah. Yakni, cuma 68. Sedangkan nasional sudah menyentuh angka 70. Sehingga, IPM Jabar masih rendah," kata dia.

Oleh karena itu, lanjut dia, salah satu solusi agar penghargaan yang diterima berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat adalah memaksimalkan anggaran yang ada di setiap kabupaten/kota untuk kesejahteraan rakyat contohnya pendidikan dan kesehatan.

"Ini karena Pemprov Jabar otoritasnya kecil dibandingkan kabupaten/kota. Ini karena ada Otda. Sebenarnya tak banyak yang bisa dilakukan Pemprov Jabar," kata dia.

"Namun Gubernur Jabar bisa mengejar bupati/wali kotanya agar memaksimalkan anggaran yang dikelolanya di sektor itu," ujar dia.